Rebekah Maslen terus berupaya keras mempersiapkan dirinya memulai karir baru sebagai pengajar pada jenjang pendidikan anak usia dini.

Mahasiswa Australia ini sedang menyelesaikan diplomanya, yang mencakup penempatan kerja 24 jam per minggu ditambah 15 jam belajar dan dua hari kelas.

BACA JUGA: Jenderal Andika Harap Kerja Sama Militer Indonesia dan Australia Meningkat

Sejak awal Juli 2022, lebih dari 800.000 pencari kerja di Australia, seperti Rebekah, dipindahkan ke skema baru bernama 'Workforce Australia'.

Perubahan disahkan di bawah pemerintahan koalisi pimpinan Scott Morrison, dengan didukung Partai Buruh sebagai pihak oposisi, sebelum Pemilu. 

BACA JUGA: Penembakan Berantai yang Menarik Perhatian Presiden Biden dan Membuat Umat Muslim Khawatir

Perubahan diajukan sebagai alternatif pengganti skema 'Jobactive' yang sebelumnya juga banyak dikecam.

Termasuk dalam perubahan itu adalah penandatanganan kontrak dengan penyedia layanan pekerjaan, seperti perusahaan swasta, agar warga bisa mendapat kerja. Kontrak tersebut bernilai mencapai AU$ 7 miliar.

BACA JUGA: Inggris Dilanda Wabah PMK, 6 Juta Hewan Ternak Disembelih

Sebagai penerima tunjangan baru, Rebekah mengaku kesulitan menghadapi perombakan skema layanan tersebut.

"Saya menilai transisi ini sangat mengecewakan," ujarnya kepada ABC News.

"Perlakuan yang saya terima, ditambah lagi kurangnya informasi tentang cara menggunakan sistem baru secara mendetail bukan suatu pengalaman yang baik," katanya.

Dalam skema 'Workforce Australia', penerima tunjangan pada umumnya diwajibkan melakukan kewajiban bersama yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kemampuan kerja mereka.

Sementara sebelumnya, dalam skema 'Jobactive', kewajiban bersama biasanya meliputi keharusan melakukan lamaran 20 pekerjaan setiap bulan. Namun syarat ini dapat diabaikan jika yang bersangkutan sedang kuliah pada jenjang Sertifikat III atau lebih tinggi, termasuk diploma.

Saat ini, mereka yang diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban bersama telah beralih ke sistem poin, yang mencakup kegiatan seperti kursus singkat, mendapatkan SIM, atau menghadiri bursa kerja.

Jika yang bersangkutan tidak memenuhi sejumlah poin tertentu setiap bulan, pembayaran tunjangannya dapat ditangguhkan.

Rebekah mengaku diberitahu oleh penyedia layanan pekerjaan bahwa untuk mematuhi sistem baru dia harus melamar setidaknya empat pekerjaan setiap bulan, selain kuliah diploma.

Untuk memasukkan poin kegiatan penempatan di tempat kerja ke dalam sistem online, Rebekah juga mengaku mengalami kesulitan.

"Segala syarat yang diminta untuk mendapatkan poin, misalnya mengambil lisensi forklift, sangat tidak cocok bagi seseorang yang sedang kuliah," katanya. Sangat menurunkan moral

Pemerintahan baru dari Partai Buruh telah melakukan serangkaian penyesuaian pada desain skema 'Workforce Australia' beberapa hari sebelum diluncurkan.

Menteri Tenaga Kerja Tony Burke menyatakan perubahan dilakukan agar seorang penerima tunjangan yang sedang kuliah atau mengikuti kursus demi meningkatkan peluang kerja mereka "tidak perlu terancam kualifikasinya".

Namun, Rebekah mengaku penerapan "Workforce Australia" malah terasa sebaliknya.

"Saya merasa dihukum karena memilih untuk kuliah dan melakukan penempatan kerja," ujarnya.

Selain itu, Rebekah merasa frustrasi atas pengalamannya dengan penyedia layanan pekerjaan.

"Saya seringkali sangat frustrasi sepulang wawancara dan sering menangis karena saya tidak mengerti bagaimana menggunakan sistem yang baru," katanya.

"Saya merasa disuruh melakukan semua hal ini hanya agar seseorang di kantor itu dapat mencentang semua kotak. Saya merasa hal itu tidak adil dan sangat menurunkan moral," kata Rebekah.

Saat masalah ini ditanyakan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial (DEWR), seorang juru bicara menjelaskan penerima tunjangan yang mengikuti kursus atau kuliah penuh waktu yang lebih pendek dari 12 bulan, tidak lagi memerlukan syarat melamar kerja.

"Penyedia layanan kerja telah diinstruksikan untuk mengurangi persyaratan lamaran kerja menjadi nol untuk para peserta seperti ini," katanya.

"Pusat kontak layanan digital Departemen kami juga dapat menghapus persyaratan pencarian kerja untuk para peserta tersebut," tambahnya. 'Dirancang untuk menghukum orang'

Transisi keseluruhan ke skema 'Workforce Australia' menuai banyak kritikan, termasuk banyaknya pencari kerja yang mengaku kebingungan.

Di luar kasus seperti yang dialami Rebekah, ABC juga menerima laporan sejumlah isu lainnya termasuk: Pencari kerja direkomendasikan pekerjaan berbasis di negara bagian lain dan membutuhkan kualifikasi yang tidak mereka miliki Bepergian ratusan kilometer untuk bertemu tatap muka singkat dengan penyedia layanan pekerjaan Memasukkan informasi di aplikasi atau situs Workforce Australia yang nantinya tidak dapat diakses oleh penyedia layanan pekerjaan Harus mengikuti seminar keterampilan tentang hal-hal yang sudah mereka ketahui dan mengisi kuesioner yang menanyakan apakah "animo" adalah kekuatan karakter mereka

Jay Coonan, juru bicara Antipoverty Centre, mengatakan pencari kerja tidak diperlakukan sebagai individu dan dibiarkan mencari tahu sendiri sistem yang baru.

"Hampir sama saja [dengan Jobactive]. Jadi bukan untuk membuatnya lebih fleksibel, meskipun hal itulah yang mereka gembar-gemborkan," katanya.

"Ada orang di luar sana yang telah melakukan kegiatan penuh waktu tapi masih dipaksa melakukan kewajiban bersama, karena sistem ini memang dirancang untuk menghukum orang yang membutuhkan bantuan dari pemerintah," kata Jay Coonan.

Juru bicara DEWR mengatakan aplikasi dan situs website 'Workforce Australia' terus dievaluasi agar memenuhi kebutuhan pengguna. Harus menyesuaikan diri

Menteri Tenaga Kerja Tony Burke pekan lalu mengakui adanya kekhawatiran dalam penerapan skema baru dan pengalaman penggunanya sangat bervariasi.

Sebuah komite parlemen telah dibentuk untuk meneliti program tersebut, namun hasilnya baru akan dilaporkan September 2023.

Menurut Sally Sinclair, ketua Asosiasi Layanan Ketenagakerjaan Nasional, badan tertinggi untuk sektor jasa tenaga kerja kontrak, pelaksanaan skema baru akan berjalan "relatif baik" mengingat skala transisi yang terjadi saat ini.

"Semua pihak telah berusaha sangat keras untuk menjadikan hal ini sebagai pengalaman paling positif bagi para penerima dan pemberi kerja. Tapi akan membutuhkan waktu," katanya.

"Faktanya skema ini merupakan investasi pemerintah skala besar dengan banyak persyaratan kontrak. Tapi kita perlu memastikan bahwa semua orang bisa menyesuaikan diri," jelasnya.

Pemerintah telah mengindikasikan akan membuat perubahan lebih lanjut sebelum komite parlemen menyelesaikan laporannya.

Bagi Rebekah dan pencari kerja lainnya, perubahan seperti itu seharusnya tidak perlu lebih lama.

"Tidak mudah bagi siapa pun yang sedang belajar untuk dapat memenuhi poin yang dipersyaratkan," ujarnya.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News

Yuk, Simak Juga Video ini!

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gencatan Senjata Berlanjut, Israel Buka Akses ke Jalur Gaza Setelah 44 Orang Tewas dalam Serangan Udara