Gereja Katolik Australia memperkirakan, pihaknya bisa dikenakan kompensasi sebesar $ 1 miliar atau lebih dari Rp1 triliun untuk korban pelecehan seksual anak-anak sebagai bagian dari skema ganti rugi nasional yang baru. Namun skema ini dirilis dengan sejumlah ‘catatan’.

Pada hari Kamis (26/10/2017), Pemerintah Australia mengajukan sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk skema ganti rugi nasional bagi korban pelecehan seksual anak.

BACA JUGA: Banyak Warga Australia Dukung Larangan Imigrasi Terhadap Muslim

Di bawah RUU tersebut, orang-orang yang  pernah dilecehkan secara seksual saat berada di institusi persemakmuran (Commonwealth) maupun teritori berhak mendapatkan kompensasi hingga $ 150.000 (Rp1,5 miliar).

Tapi ganti rugi ini hanya mencakup sebagian kecil korban saja, karena mayoritas mereka yang menderita penganiayaan berada di institusi negara bagian atau non-pemerintah dan gereja.

BACA JUGA: Australia Termasuk Penyebab Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Jadi diperkirakan 60.000 korban yang mengalami pelecehan seksual ketika masih kanak-kanak tidak akan memenuhi syarat [atas ganti rugi ini], kecuali jika pemerintah negara bagian dan teritori mendaftar.

Dan masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja.

BACA JUGA: Proyek Garuda Wisnu Kencana di Bali Jadi Tahun Depan

Kecuali semua orang menandatangani RUU itu, korban akan dapat mengajukan kompensasi lebih lanjut di pengadilan negara bagian dan teritori.

Itu berarti bahwa lembaga-lembaga non-pemerintah, khususnya gereja, tidak akan bergabung dalam skema ini karena mereka masih terbuka untuk dituntut di beberapa wilayah yurisdiksi.

Menteri Pelayanan Sosial Christian Porter menyampaikan banyak hal tentang RUU ini ketima pengumuman dilakukan pada Kamis (26/10/2017).

"Menerima tawaran ganti rugi memiliki efek membebaskan institusi yang berpartisipasi dari pertanggungjawaban lebih lanjut ... ini berarti korban yang selamat ... akan berusaha untuk tidak membawa atau melanjutkan tuntutan perdata apapun terhadap institusi yang bertanggung jawab terkait dengan pelecehan yang spesifik," katanya.

Dia berulang kali mendesak negara bagian dan teritori untuk menandatangani usulan skema penyelesaian ini.'Sudah selesai bagi negara bagian'

Gereja Katolik yakin tidak akan bergabung dengan skema ganti rugi ini kecuali jika ada dukungan secara nasional.

"Kami telah diberi tahu bahwa Persemakmuran memiliki saran konstitusional bahwa kecuali negara bagian ikut serta, kecuali jika mereka berpartisipasi, maka gereja dan institusi di negara-negara tersebut tidak dapat berpartisipasi," kepala eksekutif Dewan Rehabilitasi Kebenaran dan Keadilan Gereja Katolik, Francis Sullivan.

"Dengan kata lain, ini sudah berlalu bagi negara bagian."Tagihan senilai $ 4 miliar Francis Sullivan, CEO Dewan Penyembuhan Keadilan yang Benar Gereja Katolik

ABC News

Francis Sullivan mengatakan bahwa Gereja Katolik Australia memperkirakan akan bertanggung jawab atas sebuah tagihan besar – selain ganti rugi sebesar $ 300 juta yang telah dibayarkan kepada korban - jika skema ganti rugi ini disetujui di seluruh Australia.

"Analisis kami adalah skema kompensasi nasional yang diusulkan oleh komisi kerajaan selama periode 10 tahun akan menelan biaya total sekitar $ 4 miliar (Rp41,8 triliun), dan dari sekitar $ 4 miliar kami pikir eksposur kami adalah $ 1 miliar (Rp10,5 triliun)," katanya.

Gereja Katolik telah berkomitmen untuk bergabung jika negara bagian dan teritori mendaftar.

"Gereja Katolik telah menyatakan selama bertahun-tahun sekarang bahwa mereka ingin berpartisipasi dalam skema ganti rugi nasional," kata Francis Sullivan.

"Saat ini, kami tidak bisa melakukannya sampai masing-masing negara bagian memilih bergabung sehingga ada skema nasional yang benar, sehingga korban, tidak peduli di mana mereka tinggal dan di mana mereka dilecehkan, memiliki akses terhadap pemulihan.”

"Sudah waktunya bagi Perdana Menteri untuk berbicara kepada setiap Menteri Utama sehingga kami dapat memiliki kepemimpinan politik nasional yang memberikan skema ganti rugi nasional sehingga Gereja Katolik nasional dapat berpartisipasi."

Menteri Pelayanan Sosial, Christian Porter mengatakan pada Kamis (26/10/2017) pagi bahwa dirinya "sangat percaya diri" negara bagian dan teritori akan ikut serta.

"Apa yang kami lakukan adalah meminta teritori, negara bagian, gereja dan badan amal untuk ikut serta. Bila mereka memilih skema ini, semua korban akan dapat tercakup."

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Deplu Australia Diminta Klarifikasi Soal Tambang Batubara Adani