Soal Aksi 212, Kiai Ma'ruf Minta Namanya Tak Dicatut

Senin, 20 Februari 2017 – 12:54 WIB
KH Ma'ruf Amin. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - jpnn.com - Sejumlah tokoh agama dan ulama disebut-sebut akan ikut memimpin Aksi 212, Selasa (21/2) besok.

Rais Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin termasuk yang diklaim akan bergabung dalam aksi menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinonaktifkan dari jabatannya.

BACA JUGA: Usai Bertemu Jokowi, HMI Belum Putuskan Ikut Aksi 212

Namun, pria yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu tampak heran. Pasalnya, ulama asal Banten tersebut mengaku tidak pernah terlibat dalam gerakan massa apa pun, termasuk Aksi 212 besok.

"Saya berulangkali menyampaikan hal ini, bahwa saya tidak pernah dilibatkan dan melibatkan diri ikut demo 212. Karena demo itu sangat politis," kata Kiai Ma'ruf dalam pertemuan tokoh NU se-Madura di Sampang, Jawa Timur.

BACA JUGA: Besok, Aksi Demo Digelar Lagi, Ini Harapan Novanto

Cicit ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengaku telah menginstruksikan umat Islam, khususnya warga Nahdliyin agar tidak ikut turun dalam aksi yang rencananya dipusatkan ke gedung DPR RI itu.

"Itu juga sudah saya sampaikan kepada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) dalam pertemuan di Pondok Pesantren Tanara (Banten) beberapa waktu lalu. Saya akan melarang, umat Islam ikut demo yang bernuansa politik," tuturnya.

BACA JUGA: Papa Novanto Harapkan Massa Aksi 212 Patuhi Aturan

Pertemuan dengan ulama NU se-Madura itu dihadiri oleh tokoh-tokoh NU dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep).

Para tokoh warga Nahdliyin mempertanyakan banyak hal, di antaranya terkait masalah Ahok. 

Kiai  Ma’ruf menjelaskan dengan tenang dan bijaksana. Menurut Kiai Ma'ruf, fatwa MUI punya peran cukup dominan dalam kasus Ahok.

Namun hal itu, sambung Kiai Ma'ruf, sudah dijelaskan dalam diskusi di Mabes Polri.

"Dalam diskusi itu, saya hadir sebagai  Ketua MUI. Saya jelaskan di situ tentang peran atau fatwa Majelis Ulama, apakah fatwa itu berhukum positif atau bukan. Ini menjadi diskusi yang hangat. Kalau dilihat dari segi syar’i, fatwa itu ilzam. Secara Syariah mengikat umat Islam," tandasnya.

"Apalagi dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas kekuasaan yang memang dipercaya. Majelis Ulama selalu diminta oleh pemerintah untuk memberikan fatwanya dalam banyak hal. Oleh karena itu saya katakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ada yang dikeluarkan atas perintah undang-undang," tambahnya.

Kiai Ma'ruf menegaskan, keluarnya fatwa MUI terkait kasus Ahok tidak ada hubungannya dengan pilgub DKI Jakarta.

Menurutnya, siapa pun yang memenangkan perebutan kursi gubernur DKI nanti harus didukung oleh segenap bangsa terutama warga ibu kota.

"Ahok menang atau kalah saya tidak tahu. Itu masih di Lauhul Mahfudz. Kalau kalah, ya, nggak ada masalah, andaikata dia menang, ya, nggak ada masalah juga," ujarnya.

"Menurut saya kita ini warga negara yang baik. Artinya kita siap menang dan juga siap kalah. Menang kita terima, kalah kita terima," sambungnya.

Kiai Ma'ruf juga meminta semua umat Islam bisa menerima apa pun hasil pilgub DKI nanti.

"Jadi kalau nanti Ahok menang dan kita tidak menemukan adanya kecurangan, ya kita terima dengan kesedihan. Kita terpaksa harus menerima itu. Sebab bicara konstitusi memang begitu. Di negara demokrasi itu memang begitu," imbaunya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Hery Haryanto Azumi mengaku kagum dengan kebijaksanaan Kiai Ma'ruf.

Menurut Hery, yang dilakukan Kiai Ma'ruf selama ini semata-mata mengembalikan semangat kebersamaan bangsa dan bernegara.

"Beberapa kali saya menyimak apa yang disampaikan beliau (KH Ma'ruf Amin), bahwa beliau ini mulai cemas dengan semangat masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang semakin luntur," kata Hery.

Mantan Ketua Umum PB PMII itu menambahkan, Kiai Ma'ruf berharap para tokoh lintas agama, etnis, dan segenap bangsa Indonesia melakukan rembug nasional.

"Rembuk nasional itu diharapkan bisa menjadi alat untuk kembali menemukan orientasi kebangsaan kita," ujarnya.

"Rembuk nasional tersebut perlu dilakukan untuk menyelesaikan segenap permasalahan yang ada hari ini, juga untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi dan sebagai medium rekonsiliasi besar nasional," pungkas Hery. (jos/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhammadiyah: Aksi Damai 212 Sangat Tidak Bermanfaat


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
Aksi 212  

Terpopuler