jpnn.com, JAKARTA - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan kerja sama dengan Universitas Leiden, Belanda.
Kerja sama yang dilakukan Republik Indonesia dan Belanda untuk mengajukan kepada UNESCO arsip Kartini sebagai Memory of The World (MoW) di 2023 ini.
BACA JUGA: PBB Ungkap Kampanye Teror Junta Myanmar di Medsos, Perempuan Jadi Target
Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka menegaskan, arsip Kartini sangatlah penting bagi Indonesia dan Belanda. Terlebih ada arsip berupa surat-surat pahlawan perempuan tersebut kepada sahabat penanya, Stella Zeehandelaar.
"Jika ditelaah lebih jauh, itu bukan sekadar perjuangan atas emansipasi perempuan," ujar Rieke
melalui keterangan tertulisnya, Rabu (15/3).
BACA JUGA: Perempuan Bangsa Dorong Peningkatan Kualitas Kader
Rieke berpandangan, Kartini memiliki pemikiran kritis atas ketidakadilan lewat sistem feodal. Misalnya saja emansipasi untuk para perempuan.
Menurut Rieke pahlawan perempuan Kartini juga berjuang menegakkan keadilan yang bukan hanya bagi kaum perempuan melainkan masyarakat secara umum.
BACA JUGA: Srikandi Ganjar Yogyakarta Ajak Perempuan Milenial Lebih Kreatif
"Kartini membuka cakrawala pemikiran, isu kesetaraan gender merupakan perjuangan keadilan sosial bagi setiap manusia. Kesetaraan gender merupakan perjuangan kaum perempuan untuk berperan aktif dalam upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan tanpa penindasan dalam bentuk apa pun," tutur dia.
Kepala ANRI, Imam Gunarto. Imam mengatakan, ANRI dan Universitas Leiden menyepakati kerja sama penguatan kapasitas arsip Indonesia.
"Hal lain yang dibicarakan adalah joint nomination dua negara, Republik Indonesia dan Belanda. Kami mengajukan kepada UNESCO arsip Kartini sebagai Memory of The World (MoW) di Tahun ini," ujar Imam.
Adapun dalam proses kerja sama tersebut dihadiri oleh delegasi ANRI yang terdiri dari Dewan Pakar Indonesia untuk MoW UNESCO, Prof. Wardiman Djojonegoro dan Pakar Arsip Kemaritiman ANRI, Connie Rahakundini Bakrie. Kemudian Delegasi Pendekar Muda Leonard Sondakh (Kepala Biro Hukum Administrasi Kementerian dan Perwakilan Kemenlu). (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul