JAKARTA -- Rapat paripurna DPR-RI yang membahas APBNP 2013, Senin (17/6) berlangsung alot. Hujan interupsi datang dari berbagai anggota DPR-RI akhirnya menjadi panas dan alot.
Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung menilai, andaikan pemerintah mengambil langkah cepat menaikkan harga BBM dan tidak memasukkan dalam Badan Anggaran APBN-P 2013 mungkin situasinya lain.
"Ini memang pemerintah yang bodoh. Saat pembahasan APBN 2013 lalu sudah mendapat kewenangan bisa menaikkan. Tapi kewenangan itu tidak digunakan. Malah diajukan lagi dalam pembahasan APBN-P. Harusnya jika mereka menggunakan hak itu, maka pembahasan di APBN-P bukan lagi harga melain struktur dan pembahsan kompesasi atau BLSM," terang Tamsil di sela-sela rapat paripurna DPR seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group), Senin (17/6)
Pembahasan tentang kenaikan harga BBM ini menjadi alot lantaran 9 fraksi berseberangan. Semua fraksi di DPR telah menyampaikan pandangan resmi mereka dalam rapat tersebut. Enam fraksi resmi mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Lima diantaranya, berasal dari partai koalisi yaitu Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB, ditambah dengan partai di luar koalisi, Gerindra. Sedangkan tiga fraksi lain, yakni PDI-P, PKS dan Hanura menolak mentah-mentah.
"Akhirnya rapat paripurna kembali menjadi arena debat anggota DPR-RI. Andaikan ini masa Wapres Jusuf Kalla, maka harga BBM tak lagi dibagas lagi di paripurna. Salah pemerintah sendiri karena tidak memakai haknya yang sudah diberikan," bebernya. (aci)
Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung menilai, andaikan pemerintah mengambil langkah cepat menaikkan harga BBM dan tidak memasukkan dalam Badan Anggaran APBN-P 2013 mungkin situasinya lain.
"Ini memang pemerintah yang bodoh. Saat pembahasan APBN 2013 lalu sudah mendapat kewenangan bisa menaikkan. Tapi kewenangan itu tidak digunakan. Malah diajukan lagi dalam pembahasan APBN-P. Harusnya jika mereka menggunakan hak itu, maka pembahasan di APBN-P bukan lagi harga melain struktur dan pembahsan kompesasi atau BLSM," terang Tamsil di sela-sela rapat paripurna DPR seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group), Senin (17/6)
Pembahasan tentang kenaikan harga BBM ini menjadi alot lantaran 9 fraksi berseberangan. Semua fraksi di DPR telah menyampaikan pandangan resmi mereka dalam rapat tersebut. Enam fraksi resmi mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Lima diantaranya, berasal dari partai koalisi yaitu Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB, ditambah dengan partai di luar koalisi, Gerindra. Sedangkan tiga fraksi lain, yakni PDI-P, PKS dan Hanura menolak mentah-mentah.
"Akhirnya rapat paripurna kembali menjadi arena debat anggota DPR-RI. Andaikan ini masa Wapres Jusuf Kalla, maka harga BBM tak lagi dibagas lagi di paripurna. Salah pemerintah sendiri karena tidak memakai haknya yang sudah diberikan," bebernya. (aci)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wartawan Tertembak, Kapolri Diminta Turun Tangan
Redaktur : Tim Redaksi