JAKARTA - Ekonom Dradjad H Wibowo mengkritisi alasan yang disodorkan pemerintah bahwa harga BBM bersubsidi dinaikkan karena 70 persen dari dana subsidi BBM justru dinikmati kalangan menengah ke atas. Dradjad mengatakan, jika persoalannya karena subsidi yang salah sasaran maka tidak seharusnya masyarakat bawah ikut menanggung akibatnya.
Menurut Dradjad, pada tahun 2011 lalu realisasi subsidi di APBN sebesar Rp 165,2 triliun. "Jadi jika klaim pemerintah bahwa 70 persen subdidi BBM dinikmati kalangan yang tidak berhak, artinya pada tahun 2011 kaum menengah atas membajak Rp 115,6 triliun. Ini setara dengan 42 persen dari realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011," kata Dradjad saat dihubungi JPNN, Senin (26/3).
Namun peraih gelar PhD dari University of Queensland itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan "pukul rata" dalam menaikkan harga BBM. Ditegaskannya, kenaikan harga BBM akan menciptakan ketidakadilan yang baru. Sebab, kalangan miskin harus menanggung beban setara dengan orang kaya untuk setiap liter BBM yang dikonsumsi.
"Seharusnya pemerintah mencabut saja subsidi BBM dari kaum menengah atas. Jangan kaum miskin ikut dibabat juga," cetusnya. 

Kalaupun pemerintah menggulirkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk menekan dampak kenaikan BBM terhadap warga miskin, Dradjad tetap menyangsikan efektifitasnya. Sama halnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dradjad menganggap BLSM hanya mengurangi kemiskinan secara semu.
Selain itu, mantan anggota DPR RI yang kini tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga curiga dengan dampak politis BLSM. Sebab, Dradjad meyakini BLSM Rp 150 ribu yang akan diberikan selama sembilan bulan itu hanya menguntungkan Partai Demokrat.
"Nilai positif dari transfer ini sejujurnya lebih dari sisi politis. Satu parpol, yaitu Partai Demokrat (PD), diuntungkan secara politis karena penerima BLT cenderung berterima kasih dan tetap terjaga sebagai pemilih PD. Akan tetapi, parpol koalisi yang lain seperti PG, PAN, PKS dan PKB cenderung dirugikan. Parpol koalisi merosot citranya karena harus mendukung kenaikan harga BBM, namun tidak ikut menikmati keuntungan politik dari BLT," tandasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bosowa Bangun Pabrik di Lombok
Redaktur : Tim Redaksi