jpnn.com - JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Asap DPD RI Parlindungan Purba mengatakan, pihaknya akan menjadikan semua peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub) yang melegalkan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan sebagai salah satu kajian.
“Setelah terkumpul, Pansus akan mendalaminya bersama berbagai ahli dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah," kata Parlindungan di Senayan Jakarta, Selasa (3/11).
BACA JUGA: Sssstttt... Ada Pertemuan di Rumah Megawati, Katanya Bahas Reshuffle, Masa Sih?
Parlindungan menambahkan, pihaknya akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri. "Sebab Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan untuk meninjau ulang semua Perda dan Pergub," tegas senator dari Sumatera Utara ini.
Selain menyasar Perda dan Pergub, sambung Parlindungan, Pansus DPD juga mendorong aparat penegak hukum punya nyali memegang pemilik lahan terlebih dahulu ketika sebuah area terbakar.
BACA JUGA: Dibilang Pengamat PKS Telah Hancur, Presiden PKS Malah Berterima Kasih, Loh Kok Gitu?
"Kalau sekarang kan buruh perkebunan saja yang ditangkapi karena telah membakar hutan. Tapi otaknya seperti pemegang HGU tidak tersentuh. Padahal yang suruh membakar itu adalah yang punya perusahaan. Makanya DPD ingin penerapan hukum dalam kasus kebakaran hutan harus berkeadilan," imbuh Parlindungan. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Pimpinan DPR Nilai Menteri Rini tak Andal Kelola BUMN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical: Golkar Akan Bersatu, Tapi tak Ada Munaslub
Redaktur : Tim Redaksi