JAKARTA – Prabowo Subianto, cawapres yang mendampingi Megawati Soekarnoputri, belum sepenuhnya puas dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga negara yang tidak tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk bisa mencontrengAlasannya, keharusan mencontreng di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai alamat di RT/RW yang tertera di KTP akan memberatkan pemilih yang tidak lagi berdomisili sesuai KTP.
“Bisa memilih tapi pakai KTP dan kartu keluarga sesuai domisili itu memberatkan rakyat kecil, terutama yang bekerja keras dan berpenghasilan tak seberapa seperti pemulung, petani atau nelayan,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato politik di rumah Megawati, Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7).
Prabowo mengklaim bahwa pendukung pasangan Mega-Prabowo adalah para pedagang di pasar, petani, nelayan dan buruh
BACA JUGA: Jelang Pilpres, SBY Gelar Dzikir di Cikeas
Menurutnya, banyak yang akan kesulitan menggunakan hak pilih jika penggunaan KTP tetap harus sesuai alamat di KTP dan menggunakan kartu keluarga.Tak hanya itu, dalam pidatonya Prabowo juga masih mempersoalkan Daftar pemilih Tetap dari KPU yang baru dibuka sebagai dokumen publik pada pukul 23.30 Senin (6/7) malam
BACA JUGA: KPU: Bantuan Komputer Mega-Pro Tak Masalah
Sesuai UU Pilpres, ini harus menjadi dokumen publik 30 hari sebelum pilpresPada kesempatan itu Prabowo justru menuding KPU dan pemerintah sebagai pihak yang harus bertanggungjawab, termasuk dalam hal kekisruhan DPT Pilpres
BACA JUGA: Jelang Pencontrengan, Mega Minta Maaf
Alasannya, tim dari Mega-Prabowo yang bersama KPU terus melakukan penyisiran DPT terus menemukan berbagai kejanggalan seperti nama ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama, maupun orang yang sudah lama meninggal dunia namun masih tercantum di DPT. “Bahkan kami baru dapat laporan, di Lampung ada satu TPS yang di DPT namanya sama semua,” lanjutnya.Menurut mantan Danjen Kopassus ini, dari penyisiran DPT di 200 kabupaten/kota sana terungkap setidaknya 10 juta nama bermasalahPotensinya, kata Prabowo, mengarah ke angka di atas 20 juta“Yang ditemukan baru 10 jutaTetapi dari semua indikasi mengarah ke 20 jutaMalah ada DPT yang pake judul DPT Pilkada,” bebernya.
Karenanya Prabowo mengaku tetap mewaspadai kemungkinan munculnya kecurangan“Kita sesalkan mengapa ini masih terjadi di alam demokrasiKita minta petanggungjawaban dari yang berwajibIni tak pantas terjadi, kami tetap waspadai potensi kecurangan,” imbuhnya.
Prabowo juga menyayangkan KPU yang hanya memiliki 25 unit computer untuk mengelola data ratusan juta pemilih dan warga negaraSayangnya, lanjut Prabowo, bantuan computer yang disediakannya untuk KPU ternyata tidak semuanya tertampung“KPU hanya punya 25 unit computer untuk mengelola 230 juta penduduk dan 170 juta lebih pemilih 170Kami tawarkan tambahan 200 komputer, ternyata KPU hanya mau 80 saja karena alasan keterbatasan ruangan,” ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kaltim Urus 38 Ribu Pemilih TKI
Redaktur : Tim Redaksi