SURABAYA - Warga dalam peta terdampak yang menjadi tanggungan Lapindo kembali mendapat janji angin segar. Gubernur Jatim Soekarwo menargetkan, paling lambat 7 November mereka sudah mendapat ganti rugi penuh setelah tujuh tahun menunggu.
Hal itu diungkapkan Soekarwo di sela-sela acara Temu KarSa dengan parpol pendukung di Hotel Utami kemarin (26/5).
""Saya sudah mendesakkan hal tersebut kepada keluarga Bakrie dan mereka berjanji memenuhinya,"" terang orang nomor satu di jajaran pemerintahan Jatim itu.
Dikatakan Soekarwo, melalui perantara Ketua DPD Partai Golkar Jatim Martono, pihaknya telah bertemu dengan keluarga Bakrie. Intinya, dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyanggupi demi kepentingan partai. ""Jadi, sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi,"" terangnya.
Soekarwo juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Aburizal Bakrie pasti akan membayar karena dirinya bakal mencalonkan diri sebagai presiden. ""Pasti tidak akan berlarut-larut,"" terangnya.
Menurut dia, pihaknya sangat mengerti perasaan ribuan warga yang belum dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya. ""Sudah menunggu lama, dicicil, dan melihat saudara-saudara mereka yang tak masuk peta terdampak sudah menerima ganti rugi. Rasanya memang tidak adil. Tapi, prosesnya memang seperti itu,"" ucapnya.
Soekarwo juga memohon kepada warga untuk tidak melakukan hal-hal yang justru akan mengakibatkan pokok masalah bergeser. ""Misalnya, karena jengkel terus, kemudian menutup jalan, memblokade rel kereta api. Itu malah nanti merugikan kepentingan masyarakat yang lain. Pada gilirannya, substansi permasalahan jadi bergeser,"" papar pejabat kelahiran Madiun itu.
Di bagian lain, Ketua DPD Partai Golkar Jatim Martono membenarkan bahwa memang ada deadline dari pihaknya sendiri agar 7 November sudah selesai.
""Ya, ini semacam komitmen agar segera tuntas penyelesaiannya,"" ucapnya didampingi oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Gesang Budiharso. Nama terakhir itu juga merupakan komisaris utama PT Minarak Lapindo Jaya.
Dikatakan Martono, dirinya selaku ketua DPD Partai Golkar Jatim memang telah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. ""Kami sampaikan gambaran permasalahannya bahwa bila tidak segera dilunasi, atau diberikan tenggat, itu akan sangat merugikan langkah partai dalam Pileg 2014,"" terangnya.
Martono mengatakan bahwa sebenarnya Ical -panggilan akrab Aburizal Bakrie- menyatakan sejak dulu dirinya berkomitmen. ""Tapi, memang ada kendala teknis terkait likuiditas dan skema pembayaran yang kurang sekitar Rp 800 miliar tersebut,"" ucap pria yang juga pakar hukum Ubaya tersebut. ""Jadi, percayalah bahwa masalah ini segera tuntas,"" tambahnya. (ano/mas)
Hal itu diungkapkan Soekarwo di sela-sela acara Temu KarSa dengan parpol pendukung di Hotel Utami kemarin (26/5).
""Saya sudah mendesakkan hal tersebut kepada keluarga Bakrie dan mereka berjanji memenuhinya,"" terang orang nomor satu di jajaran pemerintahan Jatim itu.
Dikatakan Soekarwo, melalui perantara Ketua DPD Partai Golkar Jatim Martono, pihaknya telah bertemu dengan keluarga Bakrie. Intinya, dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyanggupi demi kepentingan partai. ""Jadi, sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi,"" terangnya.
Soekarwo juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Aburizal Bakrie pasti akan membayar karena dirinya bakal mencalonkan diri sebagai presiden. ""Pasti tidak akan berlarut-larut,"" terangnya.
Menurut dia, pihaknya sangat mengerti perasaan ribuan warga yang belum dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya. ""Sudah menunggu lama, dicicil, dan melihat saudara-saudara mereka yang tak masuk peta terdampak sudah menerima ganti rugi. Rasanya memang tidak adil. Tapi, prosesnya memang seperti itu,"" ucapnya.
Soekarwo juga memohon kepada warga untuk tidak melakukan hal-hal yang justru akan mengakibatkan pokok masalah bergeser. ""Misalnya, karena jengkel terus, kemudian menutup jalan, memblokade rel kereta api. Itu malah nanti merugikan kepentingan masyarakat yang lain. Pada gilirannya, substansi permasalahan jadi bergeser,"" papar pejabat kelahiran Madiun itu.
Di bagian lain, Ketua DPD Partai Golkar Jatim Martono membenarkan bahwa memang ada deadline dari pihaknya sendiri agar 7 November sudah selesai.
""Ya, ini semacam komitmen agar segera tuntas penyelesaiannya,"" ucapnya didampingi oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Gesang Budiharso. Nama terakhir itu juga merupakan komisaris utama PT Minarak Lapindo Jaya.
Dikatakan Martono, dirinya selaku ketua DPD Partai Golkar Jatim memang telah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. ""Kami sampaikan gambaran permasalahannya bahwa bila tidak segera dilunasi, atau diberikan tenggat, itu akan sangat merugikan langkah partai dalam Pileg 2014,"" terangnya.
Martono mengatakan bahwa sebenarnya Ical -panggilan akrab Aburizal Bakrie- menyatakan sejak dulu dirinya berkomitmen. ""Tapi, memang ada kendala teknis terkait likuiditas dan skema pembayaran yang kurang sekitar Rp 800 miliar tersebut,"" ucap pria yang juga pakar hukum Ubaya tersebut. ""Jadi, percayalah bahwa masalah ini segera tuntas,"" tambahnya. (ano/mas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Hektar Hutan Mangrove Hilang
Redaktur : Tim Redaksi