MATARAM – Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ahyar Abduh meminta kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jangan sampai timbul kesan hanya masyarakat yang ditekan untuk membayar pajak, sementara kalangan pemerintah dan PNS tidak melakukannya.
“Saya ingin secara langsung ke kantor pajak ini, untuk melihat tingkat kepatuhan para pegawai dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam pembayaran pajak ini,” kata Ahyar dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat seperti dilansir Lombok Pos (JPNN Group), Jumat (29/3).
Menurutnya, pemerintah dan PNS harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, agar partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam membayar PBB dapat ditingkatkan. Jika ada yang belum membayar PBB atau mengurus Surat Pemberitahuan (SPT), dia akan mengevaluasi agar mereka mengurus kewajibannya.
“Saya mendapat laporan sudah 90 persen yang telah memenuhi kewajibannya, membayar pajak mengisi SPT tahunannya dan saya ingin mengevaluasi yang belum,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ahyar didampingi Sekda Kota Mataram, HL Makmur Said dan Kepala Dispenda Mataram, H Syakirin Hukmi. Mereka sempat melihat kondisi pelayanan KPP dan meminta data SPT para PNS. “Pak Wali meminta kepada kita semua untuk taat aturan, PNS harus menjadi contoh,” kata Syakirin.
Kepala KPP Pratama Mataram Barat, Ahmad Rivai, menyebut, dari 1.418 wajib pajak dari PNS di Kota Mataram, baru 1.324 orang yang sudah membayar, atau sekitar 90 persen. Dia mengharapkan mereka yang belum mengurus SPT untuk segera menyelesaikannya kewajibannya. “Kita harap ini juga berdampak bagi masyarakat luas untuk meningkatkan ketaatan pajak,” katanya.
Dari total 44.794 wajib pajak di Kota Mataram, yang sudah membayar PBB dan mengurus SPT hanya 13 ribu lebih, artinya masih 35 persen dari 60 persen yang ditargetkan. “Ini masih menjadi pekerjaan kami agar para wajib pajak makin sadar dan memenuhi kewajibannya,” tandas Rivai. (cr-ili)
“Saya ingin secara langsung ke kantor pajak ini, untuk melihat tingkat kepatuhan para pegawai dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam pembayaran pajak ini,” kata Ahyar dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat seperti dilansir Lombok Pos (JPNN Group), Jumat (29/3).
Menurutnya, pemerintah dan PNS harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, agar partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam membayar PBB dapat ditingkatkan. Jika ada yang belum membayar PBB atau mengurus Surat Pemberitahuan (SPT), dia akan mengevaluasi agar mereka mengurus kewajibannya.
“Saya mendapat laporan sudah 90 persen yang telah memenuhi kewajibannya, membayar pajak mengisi SPT tahunannya dan saya ingin mengevaluasi yang belum,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ahyar didampingi Sekda Kota Mataram, HL Makmur Said dan Kepala Dispenda Mataram, H Syakirin Hukmi. Mereka sempat melihat kondisi pelayanan KPP dan meminta data SPT para PNS. “Pak Wali meminta kepada kita semua untuk taat aturan, PNS harus menjadi contoh,” kata Syakirin.
Kepala KPP Pratama Mataram Barat, Ahmad Rivai, menyebut, dari 1.418 wajib pajak dari PNS di Kota Mataram, baru 1.324 orang yang sudah membayar, atau sekitar 90 persen. Dia mengharapkan mereka yang belum mengurus SPT untuk segera menyelesaikannya kewajibannya. “Kita harap ini juga berdampak bagi masyarakat luas untuk meningkatkan ketaatan pajak,” katanya.
Dari total 44.794 wajib pajak di Kota Mataram, yang sudah membayar PBB dan mengurus SPT hanya 13 ribu lebih, artinya masih 35 persen dari 60 persen yang ditargetkan. “Ini masih menjadi pekerjaan kami agar para wajib pajak makin sadar dan memenuhi kewajibannya,” tandas Rivai. (cr-ili)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Imam Masjid New York Tablig Akbar di Sulsel
Redaktur : Tim Redaksi