jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.
Pasalnya, kata Syarief, muncul protes terhadap Kemenkeu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.
BACA JUGA: Reaksi Hergun soal Pajak Pulsa hingga Token, Ada Kalimat Menjebak Rakyat
Syarief Hasan menilai masyarakat umum menangkap bahwa PMK ini berpengaruh pada harga pulsa, kartu perdana, token, dan voucher di mana konsumennya yang terbanyak rakyat kurang atau tidak mampu.
Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan Kemenkeu terkait peraturan ini masih sangat kurang.
BACA JUGA: Terbit PMK terkait Pajak Pulsa, Berikut Respons Operator Seluler
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai masalah itu muncul karena kurang baiknya pola komunikasi Kemenkeu kepada masyarakat.
“Masyarakat umum menangkap berbeda Peraturan Menteri Keuangan ini sehingga muncul protes dari masyarakat," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Senin (1/2).
Syarief Hasan mendorong pemerintah agar memiliki juru bicara yang bisa membahasakan kebijakan-kebijakan pemerintahan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Soal Pajak Pulsa, Sri Mulyani Jawab Begini
“Setiap kebijakan mesti disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga pemerintah dapat mengetahui keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, termasuk juga kebijakan Dana Wakaf," kata Syarief mencontohkan.
Menurutnya, para juru bicara ataupun staf khusus dari Kemenkeu harus lebih memahami posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau Kemenkeu.
"Juru bicara harus melakukan langkah-langkah sosialisasi di media nasional setiap kali ada kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat dan mengakibatkan keresahan di tengah-tengah pandemi Covid-19," jelasnya.
Syarief menilai kebiasaan para juru bicara dan staf khusus yang lebih sering berkomentar di media sosial mesti diperbaiki.
"Pemerintah atau kementerian dan lembaga harus memberikan pembinaan sebelum memilih juru bicara atau staf khusus sehingga mereka bisa menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan K/L, khususnya setiap ada kebijakan baru yang akan memengaruhi kualitas hidup rakyat khususnya rakyat kurang atau tidak mampu," tutup Syarief Hasan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy