SORONG - Setelah berganti pemerintahan,sampai saat ini belum diketahui bagaimana kelanjutan nasib usulan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Tak heran dalam pertemuan Presiden RI Jokowi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan komponen masyarakat lainnya di Aula Samu Siret Kantor Wali Kota Sorong, Senin pagi (29/12), Jimmy D. Ijie memanfaatkan kesempatan ini.
“Selamat datang di Kota Sorong, calon ibukota Provinsi Papua Barat Daya,”ucap Jimmy Ijie saat menyapa Presiden Jokowi yang duduk di depan didampingi ibu negara Ny Iriana Jokowi.
BACA JUGA: Tim Pencari AirAsia QZ8501 Temukan Puing di Selat Bangka
Mendengar Jimmy Ijie mengucapkan Provinsi Papua Barat Daya, langsung disambut tepuk tangan dari para undangan.
Kepada Presiden Jokowi, Jimmy Ijie mengatakan, yang dituntut masyarakat di Tanah Papua bukan hanya soal kesejahteraan lahiriah, tapi juga masalah batin. Terkait pemenuhan tuntutan batin, Jimmy Ijie mengatakan, di Tanah Papua, sepantasnya ada 5-6 provinsi.
Dan salah satu usulan pemekaran provinsi yang sudah lama diperjuangkan adalah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang sampai saat ini belum juga terealisir, karena masalahnya ada di pemerintahan periode lalu.
“Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan, karena ini menyangkut masalah batin,”ucap Jimmy Ijie yang kembali menyebutkan Kota Sorong sangat layak jadi ibukota Provinsi Papua Barat Daya.
Menjawab pertanyaan Jimmy Ijie tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah pusat di era kepemimpinannya tetap selektif dalam merespon usulan pemekaran.
“Tidak setiap pemekaran kita berikan. Kalau hitungannya masuk, kita berikan. Tapi kalau tidak, jangan dipaksa-paksa. Karena untuk pemekaran itu perlu dipikirkan untuk menyiapkan gedungnya, aparaturnya harus dibayar. Jadi semua perlu dikalkulasikan,” ucap Presiden Jokowi.
Dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat , tokoh agama, dan komponen masyarakat lainnya yang berlangsung sekitar 1,5 jam, Jokowi menerima banyak pertanyaan dan masukan.
Wakil Ketua I MRP Papua Barat, Anike angkat bicara soal perlunya penguatan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Selain itu, Ia juga meminta agar Presiden Jokowi memperhatikan nasib 1.283 honorer asli Papua di Papua Barat. Dan untuk masyarakat agar presiden lebih banyak membangun pasar di Papua Barat.
Tentang Otsus, Jokowi mengaku belum bisa memberikan komentar banyak karena masih perlu mempelajarinya lebih jauh.
BACA JUGA: Basarnas: Genangan Minyak di Laut Baru Bisa Disimpulkan Besok
“Untuk Otsus nanti secara khusus saya bicarakan dengan secara personal dengan para bupati, wali kota (di Papua dan Papua Barat). Bagaimana supaya dana-dana yang ada bisa tepat sasaran. Mungkin sistemnya yang harus dibangun karena medan yang berat, terutama yang ada di pegunungan-pegunungan,”ujar Jokowi.
Sedangkan untuk nasib honorer di Papua Barat, menurut presiden, masalahnya sudah sampai di meja MenPAN-RB Yuddy Crisnandi. (rat)
BACA JUGA: AirAsia Hilang, Jokowi Perintahkan Jonan Cek Semua Prosedur Penerbangan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Mekanisme Rekrutmen Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Redaktur : Tim Redaksi