jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta para menteri di pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin bekerja sesuai tupoksi.
Hal itu diungkapkan Masinton menyusul terus hidupnya isu penundaan Pemilu 2024 setelah muncul pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
BACA JUGA: Lihat Tuh Kemesraan Jokowi dengan Iriana, Pegangan Tangan Turuni Anak Tangga di IKN
"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksinya, ranah politik itu, ya, ranah partai politik," kata Masinton saat menghadiri Rapat Parpurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu kemudian merasa saat ini negara seakan cuma diatur oleh beberapa orang menyusul terus dihidupkannya isu penundaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Jokowi Tidak Ikut Konvoi, Pembalap MotoGP Silakan Jalan Sendiri
"Kalau ini dibiarkan, akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demorkasi itu akan dikangkangi," beber Masinton.
Pendiri Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) itu pun meminta DPR bisa mengkritisi elite politik di pemerintah yang terus mengupayakan penundaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Jokowi Parade Bareng 20 Pembalap MotoGP, Jalan Ini Ditutup
"Ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintah," beber Masinton.
Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Joko Widodo (Jokowi).
Rakyat, kata Luhut, tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan seperti peristiwa Pemilu 2019.
Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu seperti kecebong, kampret, dan kadrun.
"Kalau di bawah menengah bawah itu, pokoknya pengin tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.
Luhut mengungkapkan bahwa data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.
Rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.
"Itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa, sih. Rp 110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan, serentak. Nah, itu rakyat yang bicara," tutur Luhut.
Alumnus Akabri 1970 itu bahkan mengeklaim rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol.
"Nah, ini ceruk orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP ada yang di PKB, Golkar, kan, di mana-mana ceruk ini. Ya, nanti dilihat mana yang mau dengar suara kami," beber Luhut. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Tengah Malam, Jokowi Keluar dari Kemahnya, Bamsoet Ungkap Sesuatu Hal Terjadi
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan