jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendatangi DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang berada di Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (10/3).
Usai melakukan pertemuan hampir 3 jam, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto tidak menampik adanya pembahasan terkait isu penundaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Jimly Asshiddiqie Bilang Yakin
"Terus terang saja kami mendiskusikan hal itu," kata Surya Paloh kepada wartawan di kantor DPP NasDem, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/3).
Surya Paloh mengatakan dirinya dan Airlangga membahas penundaan pemilu dari sudut pandang yang berbeda.
BACA JUGA: Bupati Cantik Ini Pertanyakan Alasan Pemilu Harus Ditunda
"Kita berbicara dari perspektif partai yang ada yang semuanya adalah mencari pemikiran-pemikiran yang lebih bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara seperti apa. Kesepakatannya jelas, kita bersama-sama tidak lagi mempermasalahkan masalah itu," ungkap Surya Paloh.
Dia mempersilakan partai-partai yang memiliki keyakinan penundaan pemilu untuk meneruskan hal tersebut.
BACA JUGA: Airlangga Menemui Surya Paloh, Ahmad Ali Pastikan Tak Bahas Isu Penundaan Pemilu
"NasDem tetap menghargai, tapi NasDem tentunya sama saudara saya dari keluarga besar DPP Golkar, tidak ada perbedaan di antara kita," jelasnya.
Surya Paloh berharap perbedaan pendapat terkait penundaan pemilu tidak jadi polemik ke depan.
Lebih baik, menurutnya, seluruh pihak memprioritaskan energi untuk fokus terhadap masalah yang penting.
"Kita menghadapi sebuah ancaman resesi baru karena pergolakan dunia yang ada terjadi di dunia internasional," ucapnya.
Di sisi lain, Airlangga mengatakan partainya hanya menyerap aspirasi di tengah masyarakat.
"Tentu kami dari kami dari Partai Golkar, kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap," kata Airlangga.
Dia juga menegaskan politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua umum partai dan banyak hal yang harus dibahas, terutama partai koalisi.
Airlangga mengatakan Presiden Jokowi pun menghargai adanya aspirasi yang muncul di masyarakat, tetapi harus disesuaikan dengan koridor hukum yang ada.
"Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada," ucapnya. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Kenny Kurnia Putra