Soal Pidato Prabowo, Arief Poyuono Beber Data dari Forbes

Senin, 02 April 2018 – 16:57 WIB
Arief Poyuono. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pidato Prabowo Subianto soal ketimpangan ekonomi dengan menyebut 80 persen perekonomian Indonesia dikuasai satu persen masyarakat dari kelompok tertentu, disebut sesuai fakta dan data.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, data bisa dilihat dari berbagai hasil survei lembaga independen.

BACA JUGA: Prabowo Diancam Harimau, Fadli: Kami Dengar Suruhan Lawan

"Kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dari USD 22 Miliar pada 2006 menjadi USD 119 Miliar pada 2017. Artinya melonjak sekitar 317 persen," ujar Arief di Jakarta, Senin (2/4).

Menurut Arief, pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya tersebut empat kali lipat dibanding pertumbuhan nasional atau sepuluh kali lipat dibanding pertumbuhan pendapatan per kapita.

BACA JUGA: Soal Pidato Prabowo, Airlangga: Ya Namanya Mau Kampanye

"Data lain, Forbes menyatakan total harta kekayaan 50 orang paling kaya di Indonesia mencapai Rp 1.700 triliun. Uang tersebut setara dengan pembangunan 17 ribu kilometer jalan tol di Indonesia," ucapnya.

Arief mendasari perhitungan berdasarkan pernyataan Kementerian PUPR beberapa waktu lalu, bahwa pembangunan jalan tol diperkirakan membutuhkan Rp 100 miliar per satu kilometer. Dengan demikian, menurut Arief, pidato Prabowo tidak asal bicara.

BACA JUGA: Fadli Zon: Prabowo Memang Sudah Saatnya Kritik Pemerintah

"Jadi Pak Prabowo bukan asal bicara tapi memang faktanya demikian," katanya.

Selain itu, Arief juga menyatakan komentar Prabowo terkait program pembangunan infrastruktur Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bocor hingga 40 persen, disertai alasan yang kuat.

"Walaupun pembangunan proyek infrastruktur mayoritas tendernya dimenangkan BUMN, tapi tidak memberi tambahan kekayaan pada BUMN," katanya.

Menurut Arief, keuntungan dari proyek infrastruktur lebih banyak dinikmati perusahaan swasta lokal maupun asing yang menyuplai barang dan jasa.

"Sementara masyarakat tidak banyak merasakan dampak kenaikan pendapatan dari proyek infrastruktur. Jadi, Presiden Jokowi mestinya mikir. Jangan cuma pencitraan bagi-bagi sertifikat tanah," pungkas Arief. (gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... MUI Minta Prabowo Sebut Nama Elite Goblok Bermental Maling


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler