jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menyebut rakyat tidak bisa dijadikan kambing hitam ketika kontestasi politik berbiaya mahal.
Menurut Deddy, biaya pemilu menjadi mahal karena kandidat yang melangkahi moral, etika, dan undang-undang serta mengedepankan keserakahan dalam kontestasi.
BACA JUGA: Soal Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Sikap PDIP Begini, Sebut Parpol yang Ambil Jalan Pintas
"Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menaburkan uang itu, kan, memang dari elite politik sendiri, kan, begitu," katanya ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).
Adapun, Deddy berkata demikian demi menyikapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke DPRD.
BACA JUGA: PDIP Ungkap Kronologi Lengkap Soal Tekanan Oknum Polisi yang Bikin Rekapitulasi di Paniai Dihentikan
Prabowo merasa pelaksanaan pilkada 2024 memakan banyak biaya dan pemilihan melalui DPRD menjadi jawaban dari persoalan tersebut.
Kepala negara menganggap pilkada melalui DPRD lebih efisien dan efektif, seperti dilakukan negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.
BACA JUGA: Malam Tahun Baru, InJourney Gelar Intimate Show Bersama Anggun C Sasmi di The Meru Sanur
Deddy mengatakan partai dan kontestan politik yang membangun basis dukungan di bawah, tidak memerlukan uang besar untuk meraup suara. Berbeda hal ketika mereka tak memiliki kekuatan akar rumput.
"Kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau, pasti main uang besar," kata eks aktivis Walhi itu.
Deddy mengatakan biaya pilkada yang dianggap mahal bisa diturunkan dengan cara intervensi, yakni pemerintah membuat aturan ketat agar kontestasi tidak ugal-ugalan.
"Pertanyaannya sekarang, sebenarnya seberapa jauh pemerintah betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir itu," kata legislator Komisi II DPR RI itu.
PDIP, kata Deddy, memang belum melakukan penelitian terhadap usul mengembalikan pilkada ke DPRD seperti diucapkan Prabowo.
Namun, kata Deddy, PDIP ingin pemilihan tetap seperti sekarang ketika rakyat punya hak langsung memilih pemimpin di daerah.
"Pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote," ujarnya. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Watsons 12.12 Sale-bration, Banjir Diskon Hingga 70 Persen
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Aristo Setiawan