jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan angkat bicara terkait peninjauan kembali (PK) kasus pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Menurut Syarief Hasan, PK yang dilakukan oleh Moeldoko harus ditola, karena telah mengganggu, merusak demokrasi, dan tidak taat hukum partai politik di Indonesia.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Empat Pilar MPR Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia
Pasalnya, kata pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat itu. kebiasaan mengambil alih partai dengan cara inkonstitusional tidak boleh dibiarkan.
"Kami melihat bahwa Partai Demokrat ini bisa menjadi contoh. Partai ini sengaja mau diambil alih oleh bukan orang intern partai serta orang yang sedang berkuasa dengan cara-cara inkonstitusional. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh terjadi serta harus dilawan," kata Syarief Hasan melalui keterangan tertulis, Selasa (30/5).
BACA JUGA: Blusukan di Cianjur, Syarief Hasan Ingatkan Warga Pentingnya Partisipasi Aktif di Pemilu
Menteri Koperasi dan UMK era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengkhawatirkan kejadian ini jika dibiarkan dapat merusak demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia.
Apalagi jika mengingat partai politik adalah pilar utama demokrasi, tempat melakukan kaderisasi pemimpin masa depan.
"Jika penguasa dibiarkan untuk semena-mena mengambil alih partai orang lain, ini akan mencederai dan merusak demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia," tegasnya.
Syarief Hasan membeberkan proses pengambilalihan Partai Demokrat yang selalu gagal di pengadilan.
"Kami bersyukur karena sudah mengikuti 16 kali proses di pengadilan. Dari 16 kali proses di pengadilan tersebut, semuanya diputuskan bahwa KSP Moeldoko tidak berhak untuk mengambilalih Partai Demokrat. Harusnya keputusan ini diterima dengan lapang dada oleh KSP Moeldoko dan menyadari bahwa tindakannya salah menurut hukum dan melanggar etika," ujar Syarief Hasan.
Syarief Hasan berharap PK yang dilakukan KSP Moeldoko tidak diterima oleh MA.
Pasalnya, dia menilai tidak ada urgensi dan novum baru yang membuat PK tersebut diterima.
"Kami berharap, berita yang sedang beredar yang menyebutkan adanya proses penjegalan demokrasi melalui pengambilalihan Partai Demokrat tidak terjadi dan kalau hal ini terjadi maka harus kita lawan," ujar Syarief Hasan menegaskan.
Politisi senior Partai Demokrat ini berharap Mahkamah Agung dapat menolak PK tersebut.
"Kami menaruh harapan kepada Mahkamah Agung untuk menegakkan keadilan dan hukum dengan menolak PK yang diajukan KSP Moeldoko. Sebagaimana pesan Pak SBY, pemegang kekuasaan harus tetap amanah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi