jpnn.com, JAKARTA - CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyatakan hari ini masyarakat Indonesia sedang dipertontonkan drama politik yang sedang dimainkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menjelaskan satu langkah sudah dimenangkan meski melalui jalan terjal dan berliku yakni, PDI Perjuangan akhirnya secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.
BACA JUGA: Penuhi Semua Kriteria, Airlangga Hartarto Capres Ideal Versi Jokowi
"Langkah berikutnya, Jokowi ingin memastikan calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar adalah orang yang tepat sesuai dengan yang diinginkan," kata Pangi dalam keterangannya, Kamis (18/5).
Dia menilai relawan pro Jokowi ialah senjata paling ampuh yang kembali digerakkan memalui serangkaian acara bertajuk Musyawarah Rakyat (Musra).
BACA JUGA: Laga Dramatis, Timnas Indonesia Menang Tebal, Jokowi Komentari 3 Gol
"Musra sepertinya sudah dijadikan sebagai daya tawar oleh Jokowi untuk bernegosiasi dengan partai politik terutama dengan PDIP untuk memuluskan langkahnya dan sejauh ini telah terbukti cukup ampuh," lanjutnya.
Menurut Pangi, setidaknya tiga pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui Musra tersebut.
Pertama ialah pesan kepada internal relawan untuk bahu membahu melakukan penguatan soliditas relawan.
"Kedua, pesan kepada partai politik untuk mendengarkan suara relawan, suara relawan harus diperhitungkan. Ketiga, selain dukungan partai politik, Jokowi masih punya dukungan jejaring yang kuat di akar rumput melalui simpul-simpul relawan," tuturnya.
Dia menyebutkan langkah politik presiden Jokowi ini tidak sepenuhnya bisa diterima dan akan menjadi preseden buruk.
"Akan jadi preseden buruk. Presiden yang sedang berkuasa tanpa rasa malu menjadikan dirinya makelar demi kepentingan politik temporal dan merendahkan dirinya sendiri, seorang presiden sudah selayaknya naik level menjadi seorang negarawan bukan hanya sekadar politisi pragmatis gila kuasa," jelas Pangi.
Dia menegaskan presiden yang terlibat aktif dalam melakukan negosiasi bahkan menunjukkan dukungan secara terbuka akan memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 nanti.
"Netralitas akan menjadi isapan jempol baik dari penyelenggara dan bahkan dari aparat negara yang lain (ASN, TNI-POLRI). Itu artinya penyelenggaraan pemilu yang curang sudah di depan mata," jelasnya.
Pangi menjelaskan upaya presiden Jokowi untuk memberikan pesan dan dukungan politik terhadap kandidat tertentu sejauh ini pengaruhnya terbilang rendah.
Dari data survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting pada November 2022 menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang mengaku pilihan politiknya terpengaruh oleh arah dukungan yang diberikan oleh presiden Jokowi.
Sisanya mayoritas publik 65,7 persen tidak terpengaruh capres dukungan Jokowi terhadap keputusan rakyat dalam memilih dan 9,3 persen tidak menjawab.
Pangi menyebutkan endorse Presiden Jokowi tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk mengiring pemilih kepada kandidat tertentu.
"Jadi, pada akhirnya yang terkesan di benak publik adalah presiden tampaknya ingin memaksakan pesan seolah-olah kriteria capres atau cawapres pilihan beliau itulah real selera rakyat walaupun kenyataannya berkata lain," kata Pangi.
Dia juga menyebutkan presiden yang sedang berkuasa enggak bisa membuldoser jeroan kehendak rakyat.
"Jangan sampai seolah-olah suara presiden adalah representasi suara rakyat, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat bukan kedaulatan berada di tangan Presiden Jokowi. Tetap rakyat yang berdaulat, presiden Jokowi hanya menjalankan mandat rakyat, jangan sampai presiden sabotase daulat rakyat," pungkas Pangi.(mcr8/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra