JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengecam tindak kekerasan oleh kelompk warga terhadap kaum Syiah di Desa Nangkrenang, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu (26/8). Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari, menilai aksi kekerasan tersebut tidak bisa ditolelir.
"MPR mengecam keras aksi semacam ini dan tidak boleh ditolerir, karenanya harus diproses secara hukum," kata Hajriyanto di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Senin (27/8).
Menurutnya, penyerangan terhadap kelompok minoritas yang terus-menerus, berulang berkepanjangan dengan sasaran yang silih-berganti sungguh berbahaya. Karenanya Hajri -sapaan Hajriyanto- khawatir aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas akan terus terjadi.
"Setelah yang disasar kelompok minoritas Ahmadiyah, kemudian melebar ke jamaah MTA (Majelis Tafsir Al-Quran) di Jawa Tengah, terus berlanjut ke kelompok Syiah. Jangan-jangan nanti akan berlanjut kepada kelompok berikutnya lagi yang minoritas di suatu daerah. Ini sungguh tidak lagi bisa ditoleransi," tegas Hajriyanto Y Tohari.
Dijelaskannya, kasus di Sampang bukan lagi persoalan kecemburuan sosial ekonomi. Hajri menyebut kasus tersebut sudah mengarah pada berkembangnya budaya intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas di suatu kawasan.
"Suatu kelompok atau jamaah bisa saja mayoritas di suatu daerah, tetapi minoritas di daerah lain. Kalau suatu saat salah satu kelompok yang minoritas di suatu daerah menjadi korban penyerangan kelompok lain, padahal di daerah lain mereka mayoritas, apa jadinya bangsa ini?" imbuh Hajri.
Tokoh muda Muhammadiyah yang juga politisi Golkar itu menilai tindak kekerasan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya merupakan ancaman terhadap kewibawaan negara. Karenanya, kata Hajri, pelaku kekerasan di Sampang harus diproses hukum.
"Ini murni urusan hukum, urusan pidana kekerasan, di mana pelaku kekerasan harus diproses secara hukum. Bukan urusan agama lagi karena sejak lama agama dianggap urusan pribadi dan tokoh-tokoh agama dipinggirkan. Bahkan ada tendensi berkembangnya pandangan dan sikap di kalangan masyarakat untuk merendahkan institusi-institusi keagamaan," ungkap Hajriyanto.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Modal Berlapis, Hatta Berpeluang jadi Capres
Redaktur : Tim Redaksi