jpnn.com, JAKARTA - Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape bicara soal kondisi di Papua.
Menurut mereka masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat tidak dapat lepas dari fakta bahwa wilayah tersebut tetap bagian Indonesia.
BACA JUGA: DPR Kutuk Benny Wenda Cs Mendeklarasikan Pemerintahan Sementara West Papua
"Papua telah menjadi masalah yang kerap muncul di sela-sela pertemuan dan aktivitas PIF (Forum Kepulauan Pasifik)," kata Marape, seperti dikutip dari Fijitimes, Jumat (24/2).
Marape mengatakan PNG bersimpati dengan orang Melanesia yang juga tinggal di wilayah Indonesia. Lebih dari 10 juta orang Melanesia tinggal di Indonesia.
BACA JUGA: 1 SSK Brimob Polda Kalteng Dikirim ke Papua, Irjen Nanang Berpesan Begini, Tegas!
"Menurut kami saat ini, Papua tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia," tutur Merape.
Dia kembali menegaskan bahwa dalam hal kedaulatan Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia.
BACA JUGA: Ini Kata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat soal Pilot Susi Air, Ternyata
"Kami tidak ingin merusak keseimbangan. PNG saat ini memiliki masalah kedaulatan," ujar Marape.
Hal senada juga diungkap Rabuka. Dia mengatakan di negaranya juga memiliki komunitas Mikronesia dan Melanesia yang menghormati kedaulatan Fiji.
"Saya yakin mereka memiliki hubungan langsung antara satu dengan yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan di sini," kata Rabuka.
Dia meyakini warga Mikronesia dan Melanesia terus mempromosikan budaya mereka sebagai warisan leluhur.
"Kami harus menghormati masalah kedaulatan di sana karena itu akan berdampak pada kami jika kami coba-coba menangani mereka sebagai bagian yang terpisah di dalam sebuah negara berdaulat," tutur Rabuka.
Diketahui, Delegasi West Papua yang dipimpin oleh Presiden Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua, ULMWP) Benny Wenda berada di kedua negara tersebut dan berupaya agar dapat diterima dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).
Anggota MSG adalah Fiji, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh