jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan merespons soal subsidi mobil listrik yang menuai pro dan kontra di masyarakat belakangan ini.
Menurut dia, subsidi kendaraan listrik itu tidak harus disegerakan. Sebab, di luar persoalan tersebut masih ada masalah, salah satunya kesejahteraan masyarakat yang sangat berat.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Desak Pemerintah Akomodir Aspirasi Tenaga Kesehatan
Dia menyebut, sebelum memberikan subsidi mobil listrik seharusnya pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terlebih dulu.
Bukan malah mendahulukan subsidi mobil listrik, tetapi kesejahteraan rakyatnya memprihatikan.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Dievaluasi
Pria yang akrab disapa Syarief Hasan itu mengakui subsidi mobil listrik adalah upaya yang bagus untuk memajukan dunia transportasi.
Dia mengatakan ada beberapa negara lain yang memberikan subsidi serupa. Namun, negara tersebut rata-rata telah memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.
BACA JUGA: Ada Lonjakan Pemudik, Syarief Hasan Ingatkan Hal Soal Ini, Silakan Disimak
Sementara di Indonesia, kesejahteraan masih menjadi mimpi, disaat kemiskinan, dan pengangguran masih tinggi.
"Subsidi mobil listrik hanya bersifat pelengkap, kami memiliki persoalan yang lebih substantif, yaitu masalah kesejahteraan. Kalau kesejahteraan, sudah tercapai maka subsidi mobil listrik yang sifatnya pelengkap, itu juga baik," kata dia seusai hadir dan menjadi penguji eksternal pada sidang terbuka Promosi Doktor, Program Studi Administrasi Publik, Muh. Ikramullah Akmal Universitas Hasanuddin Makasar.
Wakil Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat itu menyampaikan, selamat atas keberhasilan Muh. Ikramullah Akmal yang juga salah satu staf tenaga ahli Wakil Ketua MPR.
Keberhasilan ikram tersebut menurut Syarif Hasan adalah cara yang dibuat dirinya untuk meningkatkan SDM dilingkungan MPR.
Menurut Syarif Hasan, ada beberapa catatan kritis yang disampaikan Muh. Ikramullah Akmal dalam disertasinya seperti, menyangkut perizinan pembangunan proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yang sangat sulit.
"Harus ada perbaikan serta perubahan, di sana-sini, yang diperlukan untuk melakukan peningkatan. Salah satunya mendorong agar birokrasi perijinan dalam menciptakan EBT perlu dirapikan, agar tidak sebanyak sekarang," pungkasnya. (jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syarief Hasan: Bukber Hendaknya Tidak Dibatasi, Karena...
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian