jpnn.com, JAKARTA - Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Beni Sukadis menuturkan, atase pertahanan (Athan) di luar negeri memiliki fungsi diplomasi pertahanan, sekaligus mencari informasi.
Fungsi tersebut yang pada praktik lapangan tak sedikit memakan anggaran.
BACA JUGA: Dikabarkan Beli Pesawat Amerika dan Rusia, Kemenhan Klaim Utamakan Belanja di Dalam Negeri
"Jadi biaya operasional di lapangan, bisa saja ada yang tidak terduga, tetapi mestinya sudah ada alokasi untuk dana kontijensi yang cukup besar," tutur Beni, Selasa (21/7).
Dia menerangkan, sebenarnya ada dana operasional yang dimiliki tiap Athan. Namun, dia meminta untuk dilihat dahulu setiap kasus dana operasional itu.
BACA JUGA: Panglima TNI Membekali Para Atase Pertahanan dan Calon Athan
"Makanya ketika ada tranfer ke rekening pribadi, yang jadi pertanyaan apakah transfer tersebut untuk mengganti reimbursement dana dari sumber lain atau untuk membiayai operasional lainnya," kata Beni.
Menurutnya, kondisi seperti itu tak hanya terjadi di Kemenhan saja. "Soal alokasi khusus hampir semua departemen atau kementarian ada alokasi itu baik tingkat Menteri, Sekjen, Dirjen," ucap dia.
BACA JUGA: Sempat Papasan dengan Richard Kyle di Ultah El Barack, Kakak Jessica Iskandar Bilang Begini
Sementara itu, Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, Athan mempunyai tugas yang menuntut bisa berkonsultasi dengan duta besar atas segala persoalan. Terutama, yang berkaitan dengan kebijakan militer, pertahanan, dan keamanan.
"Selain juga melapor kepada Panglima TNI dan Kemenhan tentang semua perkembangan dari kebijakan pertahanan negara dia ditempatkan," jelas Connie.
Soal temuan BPK tersebut, dia menyarankan, Kemenhan terus melakukan proses audit. Walakin Kemenhan sudah memperoleh status WTP pada 2019.
"Jangan pernah berhenti untuk mendorong pentingnya audit pada sisi keuangan, dan juga audit teknologi atas procurement (pengadaan) apa pun dan berapa pun yang dilakukan Kemenhan," tutur Connie.
Belakangan ini biaya operasional Athan mulai ramai diperbincangkan setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aliran dana pengelolaan kas Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ke rekening pribadi sebesar Rp48 miliar.
Juru Bicara Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut bahwa anggaran yang dikelola rekening pribadi berkaitan dengan kegiatan atase-atase pertahanan. Para atase itu membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat dalam menjalankan kegiatan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan dukungan penuh ke Kemenhan soal alokasi anggaran, terutama belanja alat utama sistem pertahanan (Alutsista).
"Soal belanja Alutsista itu wajar karena merupakan bagian memperkuat pertahanan Indonesia," kata Sri Mulyani dalam diskusi virtual belum lama ini. (mg10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan