JAKARTA - Meski digoncang kritikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap menggeber pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) 2012. Saat ini, empat percetakan yang tersebar di empat kota sudah mulai mencetak naskah soal unas.
Panitia menetapkan, soal berbeda-beda tiap provinsi. Selain itu, ditetapkan ada lima varian soal dalam satu ruang ujian. Perkembangan pelaksanaan unas ini dibeber Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Chairil Anwar Notodiputro.
Guru besar ilmu statistik IPB itu menjelaskan, berbagai upaya yang dilakukan panitia unas tadi merupakan upaya untuk menekan potensi kecurangan unas. "Misalnya rumah, kita sudah bisa pasang teralis di seluruh lubang. Jika masih ada kecurangan, apa perlu diteralis rangkap tiga," urainya di Jakarta, Jumat (9/3).
Chairil mengatakan, sampai proses pencetakan naskah soal unas ini belum terdengar ada kendala atau penyimpangan. Dia mengatakan, ada empat percetakan yang ditetapkan menjadi pemenang tender. Keempat percetakan ini berada di Riau, Semarang, Kudus, dan Surabaya. Dia mengaku keempat percekatan ini sudah bia dipercaya.
Tahun ini, Kemendikbud menetapkan formulasi baru untuk urusan percetakan naskah soal unas. Jika sebelum percetakan soal diserahkan ke masing-masing provinsi, untuk tahun ini tender percetakaan unas diambil alih pusat, atau dinasionalkan.
Ternyata upaya ini menimbulkan kekhawatiran. Yaitu, terjadi penyimpangan atau potensi naskah bocor dalam tahap distribusi naskah soal unas. Sebeb, kata Chairil, resiko dari nasionalisasi percetakaan ini ada daearah yang jauh dari pusat percetakan. "Kita terus berupaya untuk menekan potensi kecurangan dalam tahap ini," kata dia.
Kekhawatiran lainnya adalah, muncul kabar jika setiap provinsi mempunyai usulan waktu distribusi yang berbeda-beda. Menurut Chairil, perjalanan soal dari tingkat panitia provinsi sampai ke sekolah sementara ini diusulkan berbeda-beda. Dia mencontohkan, untuk wilayah pulau Jawa, rata-rata butuh waktu antara satu hingga tiga hari pengiriman dari provinsi ke satuan pendidikan atau sekolah.
Sedangkan di kawasan Kalimantan Timur, Chairil menampung permintaan dari pemerintah provinsi setempat jika mereka membutuhkan waktu hingga sepuluh hari perjalanan soal menuju satuan pendidikan atau sekolah. "Intinya sangat beragam waktu ditribusi yang diusulkan," ujarnya.
Namun, Chairil meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Panitia akan berupaya keras supaya tidak ada terjadi keterlambatan distribusi soal untuk sekitar 10 juta peserta unas tingkat SMA dan sederajat.
Chairil menambahkan, misi di balik pelaksanaan unas ini adalah menjaga kepercayaan. "Kridibilitas kita dipertaruhkan dalam unas ini," katanya. Menurut dia, jika kepercayaan ini bisa dijaga, banyak sekali keuntungan dari pelaksanaan unas.
Keuntungan utama adalah, unas bisa secara bertahap dijadikan alat untuk menyeleksi calon mahasiswa baru. Dengan demikian, sudah tidak perlu lagi menggelar SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri). Tapi kondisinya saat ini, ujar Chairil, rekan-rekan di PTN belum terlalu percaya dengan hasil unas. Sehingga, mereka tetap mengglar SNMPTN.
Jika unas ini bisa diintegrasikan dengan sistem pelaksanaan seleksi masuk PTN, Chairil mengatakan bisa terjadi penghematan uang negara yang bukan main tingginya. "Selama ini negara sudah banyak mengeluarkan uang untuk urusan yang seharusnya bisa disederhanakan," katanya.
Sementara itu, Mendikbus Mohammad Nuh menanggapi protes unas yang disampaikan beberapa LSM ke Wantimpres Kamis lalu (8/3). Nuh mengatakan, tidak ada yang dilanggar dalam pelaksanaan unas ini. Termasuk dari putusan Mahkamah Agung (MA). "Sebab di putusan itu tidak ada bunyi dilarang melaksanakan unas. DPR juga sudah klarifikasi, tidak ada," katanya. Sehingga, DPR tetap bersedia mengucurkan uang untuk pelaksanaan unas.
Menurut menteri asal Surabaya itu, diskusi tentang boleh atau jangan melaksanaan unas sudah selesai. "Sekarang yang harus dilakukan adalah, bagaimana menjaga pelaksanaan unas jujur dan kredibel," terang dia. Sehingga, hasil unas bisa dijadikan alat penilaian masuk ke PTN.
Terkait perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, Nuh mengutarakan pati dilakukan. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir.
Menurutnya, perbaikan tidak pernah tuntas. Misalnya untuk masalah ruang kelas, pasti suatu waktu ada kembali yang rusak. "Kalau ada yang rusak, ya diperbaiki," katanya. Begitu pula untuk peningkatan guru, kualitas pembelajaran, dan lain-lain terus berjalan tidak ada hentinya. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RSBI Tidak Perlu Memakai Guru Ekspatriat
Redaktur : Tim Redaksi