jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta wakil presiden RI mendorong pelaksanaan putusan MA, terkait kewajiban penyediaan vaksin halal bagi masyarakat.
Hal ini lantaran wakil presiden dinilai sebagai tokoh politik dan tokoh umat yang paling mengerti soal urgensi penggunaan vaksin halal.
BACA JUGA: Pendidikan Vokasi Kemenperin Masih Dibuka, Buruan Daftar
Terlebih, sebelum menjadi wakil presiden, KH Ma'ruf Amin merupakan Ketua Umum MUI yang memiliki pengalaman dan perjuangan yang panjang dalam pembumian produk halal di Indonesia.
Bahkan melalui munas terbaru, beliau dikukuhkan lagi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat.
BACA JUGA: DPR Apresiasi Pelayanan Pertamina Selama Arus Mudik Lebaran 2022
"Tidak salah, jika beliau dipandang sebagai ikon penggunaan produk halal di Indonesia. Nah, sekarang KH Ma'ruf Amin sudah menjadi wapres. Tentu akan lebih mudah untuk memerintahkan penggunaan produk halal bagi seluruh masyarakat. Apalagi, produk itu adalah berjenis vaksin," ujar Saleh.
Bila Wapres peduli dengan situasi saat ini, pihak Kemenkes bisa dipanggil untuk meminta penjelasan mengapa putusan MA soal vaksin halal tidak dijalankan.
BACA JUGA: Gandeng WIR Global, Advisia Luncurkan White Paper Project Mengenai Metaverse
"Kalau wapres mau, bisa saja menkes dan pihak kemenkes dipanggil. Minta penjelasan soal putusan MA. Mengapa belum bisa dilaksanakan dan dieksekusi," katanya.
Jika wakil presiden turun tangan, diyakini pelaksanaan putusan MA itu akan segera terlaksana.
Sebab, di mata masyarakat, beliau tidak hanya memiliki simbol kekuasaan politik, tetapi juga pada saat yang sama memegang otoritas pengetahuan agama Islam yang sangat kuat.
Kesempatan seperti ini sangat berharga untuk menunjukkan keberpihakan pada perlindungan konsumen muslim di Indonesia.
"Kalau masih pakai vaksin non-halal, kasihan masyarakat. Apalagi, jamak sudah diketahui adanya putusan MA ini," katanya.
"Saya yakin presiden akan setuju jika Kiyai Ma'ruf mengambil bagian dari pelaksaan putusan MA ini. Tentu itu akan sangat membantu pemerintah. Paling tidak untuk menunjukkan keberpihakan pada supremasi hukum dan perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Itu adalah juga bagian dari manifestasi pelaksanaan HAM," beber Saleh.(chi/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada