jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil ogah meladeni permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar sertifikat hak guna bangunan (HGB) di pulau hasil reklamasi dibatalkan. Sofyan menegaskan, instansinya punya dasar kuat untuk menerbitkan sertifikat HBG bagi pulau hasil menguruk laut di Teluk Jakarta itu.
"Pertama, kami tidak bisa batalkan HGB tersebut. Karena HGB itu telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan permintaan Pemda DKI dan ada perjanjian," kata Sofyan di kompleks Istana Negara, Jakarta pada Senin (5/2).
BACA JUGA: Sofyan Djalil Akui Perintahkan e-KTP Jalan Terus
Menteri asal Nangroe Aceh Darussalam itu menegaskan, kementerian yang dipimpinnya hanya melihat posisi Pemda DKI tak peduli siapa pun gubernurnya. Sebab, keputusan menerbitkan sertifikat HGB juga demi kepastian hukum.
Karena itu Sofyan mempersilakan Anies untuk menarik kembali dokumen-dokumen terdahulu yang telah dikirim oleh gubernur sebelumnya. Namun, sambung Sofyan, hal itu tidak akan membatalkan sertifikat HGB yang telah terbit berdasar dokumen tersebut.
BACA JUGA: Jakarta Siaga Tiga Banjir
Sofyan juga menepis tudingan Anies yang menyebut BPN telah menerbitkan hak pengelolaan lahan HPL untuk Pulau D tanpa mengacu prosedur. "Enggak ada. Kalau ada buktinya saya akan pelajari," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Anies Yakin Banget Banjir Hari Ini Bukan Akibat Sumbatan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korban Banjir: Ahok dan Anies Sama Saja
Redaktur : Tim Redaksi