Soroti Tindakan Represif Polisi di Desa Wadas, Taufik Sentil Program Presisi Kapolri

Rabu, 09 Februari 2022 – 11:21 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari soroti tindakan represif polisi di Desa Wadas, Purworejo, Jateng dan sentil program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti pendekatan represif polisi saat mengawal pengukuran bakal lokasi proyek Waduk Bener, di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng).

Politikus Nasdem itu menilai tindakan represif polisi di Desa Wadas tidak sejalan dengan program Presisi yang diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

BACA JUGA: Desa Sempat Wadas Mencekam, 23 Warga Bersenjata Tajam Ditangkap Polisi

"Saya menyayangkan terjadinya peristiwa di Desa Wadas, yang menimbulkan kritikan publik saat dilakukannya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional," kata Taufik di Jakarta, Rabu (9/2).

"Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri," lanjutnya.

BACA JUGA: Inilah Tampang Pembakar Karaoke DoubleO yang Tewaskan 17 Orang, Ternyata

Menurut Taufik, Polri semestinya menjaga agar warga merasa aman dan tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi.

Oleh karena itu, langkah dialog dan persuasif seharusnya dikedepankan aparat kepolisian.

BACA JUGA: Rumah Almarhum Nyamin Ini Dihargai Rp 2,1 Miliar, Lalu Dirobohkan

"Setiap upaya paksa yang dilakukan kepolisian, seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai KUHAP. Saya meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan," tutur Taufik.

Dia pun mendesak pimpinan Polri memberikan akses bantuan hukum bagi warga karena itu merupakan hak asasi manusia.

Tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum disebut Taufik sebagai pelanggaran hukum.

Selain itu, Komnas HAM diminta turun ke Desa Wadas untuk mengumpulkan informasi dan meminta agar Mabes Polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di daerah itu.

Setelah itu, Komnas HAM bersama Mabes Polri harus menjelaskan kepada publik hasil temuannya, karena terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik.

"Agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif," ucap Taufik Basari.(ant/fat/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler