BATAM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz menilai sosialisasi rencana penyederhanaan mata uang atau redenominasi rupiah terlalu prematur. Sebab, hingga saat ini Rancangan Undang Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah belum dibahas oleh DPR RI.
"RUU nya saja belum dikirim ke DPR. Kok tiba-tiba sudah ada sosialisasi redenominasi," ujar Harry saat ditemui di Batam, Sabtu (26/1).
Menurut Harry, RUU Redenominai memang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Periode 2013. Namun sampai saat ini, RUU itu belum dikirim pemerintah ke DPR RI untuk dibahas.
Harry menganggap kondisi itu menandakan bahwa pemerintah sendiri belum satu kata soal rencana redenominasi rupiah. Sehingga seharusnya sosialisasi redenominasi belum perlu dilakukan.
"Secara etika ini menyalahi. Kalau untuk konsultasi publik saja, tidak masalah," katanya.
Secara pribadi Harry mengaku menolak redenominasi rupiah. Menurut dia, ada yang lebih penting yang mestinya menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan kementerian terkait. Yakni mengontrol inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Harry menilai, kebijakan redenominasi rupiah ini menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap nilai tukar rupiah. Padahal nilai tukar rupiah membawa pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi dan aktifitas ekpor impor.
"Perlu diingat, nilai tukar rupiah terus menurun. Padahal di negara lain yang terjadi justru sebaliknya. Misalnya di Malaysia, nilai tukar mata uangnya terus naik," kata Harry.(par/jpnn)
"RUU nya saja belum dikirim ke DPR. Kok tiba-tiba sudah ada sosialisasi redenominasi," ujar Harry saat ditemui di Batam, Sabtu (26/1).
Menurut Harry, RUU Redenominai memang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Periode 2013. Namun sampai saat ini, RUU itu belum dikirim pemerintah ke DPR RI untuk dibahas.
Harry menganggap kondisi itu menandakan bahwa pemerintah sendiri belum satu kata soal rencana redenominasi rupiah. Sehingga seharusnya sosialisasi redenominasi belum perlu dilakukan.
"Secara etika ini menyalahi. Kalau untuk konsultasi publik saja, tidak masalah," katanya.
Secara pribadi Harry mengaku menolak redenominasi rupiah. Menurut dia, ada yang lebih penting yang mestinya menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan kementerian terkait. Yakni mengontrol inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Harry menilai, kebijakan redenominasi rupiah ini menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap nilai tukar rupiah. Padahal nilai tukar rupiah membawa pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi dan aktifitas ekpor impor.
"Perlu diingat, nilai tukar rupiah terus menurun. Padahal di negara lain yang terjadi justru sebaliknya. Misalnya di Malaysia, nilai tukar mata uangnya terus naik," kata Harry.(par/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Tolak Bebaskan Pajak Eksplorasi Migas
Redaktur : Tim Redaksi