JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku menyesalkan pihak-pihak yang memprovokasi dalam merespon sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, spanduk resmi PKS tidak pernah melenceng dari masalah kenaikan BBM dan tidak melebar ke isu lain.
"Kami tetap tegaskan sikap PKS konsisten pada penolakan kenaikan BBM dan kesejahteraan rakyat. Tidak melebar pada isu politik lain seperti menurunkan pemerintah SBY-Boediono ataupun yang lainnya," kata Hakim di Jakarta, Jumat (7/6)
Karena itu, Hakim mengingatkan jika ada spanduk yang mengatasnamakan PKS tetapi sudah sampai pada isu menurunkan pemerintahan, maka dipastikan itu bukan berasal dari partai yang dipimpin Anis Matta tersebut.
"Sikap yang kami sosialisasikan kepada masyarakat fokus pada penolakan kenaikan BBM demi kesejahteraan rakyat. Semua di luar sikap ini, harus disikapi hati-hati karena bukan dari PKS," ujar Hakim.
Menurutnya, perdebatan kenaikan BBM harus diluruskan pada tempat yang seharusnya, yakni implikasi kepada rakyat. Bukan perihal koalisi atau keluar dari koalisi dan masalah jabatan politik.
"Mari kita fokuskan perdebatan perlu tidaknya kenaikan BBM pada implikasi bagi rakyat banyak. Pada sisi kesejahteraan rakyat. Bukan pada isu-isu politis atau mengenai jabatan publik seperti menteri," terangnya.
Mengenai penertiban spanduk PKS yang dilakukan di beberapa tempat, Hakim menerangkan, semua spanduk yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengganggu estetika memang harus ditertibkan. Namun tetap harus memperhatikan keadilan.
"Jangan khusus untuk bersihkan spanduk PKS saja. Padahal spanduk itu sudah kami sesuaikan agar tidak mengganggu ketertiban umum," pungkasnya. (gil/jpnn)
Menurut Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, spanduk resmi PKS tidak pernah melenceng dari masalah kenaikan BBM dan tidak melebar ke isu lain.
"Kami tetap tegaskan sikap PKS konsisten pada penolakan kenaikan BBM dan kesejahteraan rakyat. Tidak melebar pada isu politik lain seperti menurunkan pemerintah SBY-Boediono ataupun yang lainnya," kata Hakim di Jakarta, Jumat (7/6)
Karena itu, Hakim mengingatkan jika ada spanduk yang mengatasnamakan PKS tetapi sudah sampai pada isu menurunkan pemerintahan, maka dipastikan itu bukan berasal dari partai yang dipimpin Anis Matta tersebut.
"Sikap yang kami sosialisasikan kepada masyarakat fokus pada penolakan kenaikan BBM demi kesejahteraan rakyat. Semua di luar sikap ini, harus disikapi hati-hati karena bukan dari PKS," ujar Hakim.
Menurutnya, perdebatan kenaikan BBM harus diluruskan pada tempat yang seharusnya, yakni implikasi kepada rakyat. Bukan perihal koalisi atau keluar dari koalisi dan masalah jabatan politik.
"Mari kita fokuskan perdebatan perlu tidaknya kenaikan BBM pada implikasi bagi rakyat banyak. Pada sisi kesejahteraan rakyat. Bukan pada isu-isu politis atau mengenai jabatan publik seperti menteri," terangnya.
Mengenai penertiban spanduk PKS yang dilakukan di beberapa tempat, Hakim menerangkan, semua spanduk yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengganggu estetika memang harus ditertibkan. Namun tetap harus memperhatikan keadilan.
"Jangan khusus untuk bersihkan spanduk PKS saja. Padahal spanduk itu sudah kami sesuaikan agar tidak mengganggu ketertiban umum," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa 11 Jam, Rusli Zainal tak Ditahan
Redaktur : Tim Redaksi