jpnn.com, BARCELONA - Pemerintah Iraq dan Spanyol menghadapi tantangan sejenis sekarang ini. Kalau Iraq tak mengakui hasil referendum kemerdekaan Kurdi di Kurdistan, Spanyol berupaya agar referendum serupa di Catalunya tak sampai berlangsung pada Minggu (1/10).
Kemarin, Kamis (28/9), pihak kepolisian Barcelona menyegel sebuah gudang yang menyimpan kotak-kotak balot. Mereka menegaskan akan menghentikan siapa saja yang berusaha memindahkan kotak-kota itu ke lokasi lain.
BACA JUGA: Lagi, Barcelona Menang Berkat Gol Bunuh Diri
Sebelumnya, mereka telah menutup semua website yang menginformasikan referendum dan mengamankan 10 juta balot. Di balot itu hanya ada satu pertanyaan: Apakah Anda ingin Catalunya menjadi negara merdeka dalam bentuk republik?
Pemerintah Spanyol telah mengerahkan setidaknya 6 ribu petugas kepolisian ekstra untuk menghalangi referendum. Termasuk pasukan paramiliter Guardia Civil.
BACA JUGA: 2 Aksi Bunuh Diri Buat Barcelona Masih Sempurna di La Liga
Mereka menyewa enam kapal untuk tempat tinggal sementara para polisi yang ditempatkan di Barcelona dan Tarragona itu. Dalam kurun waktu sepekan lalu, setidaknya ada 14 pejabat di Catalunya yang ditangkap.
Presiden Catalunya Carles Puigdemont tampaknya sudah mempersiapkan kemungkinan halangan dari pemerintah pusat itu. Melalui akun Twitter-nya, dia menginformasikan kepada Catalan –sebutan untuk warga Catalunya– bahwa ada aplikasi khusus untuk menemukan tempat pemungutan suara saat referendum nanti.
BACA JUGA: Simpati Pemain Barcelona Untuk Ousmane Dembele
Dia juga mengungkapkan bahwa tidak mungkin pemerintah pusat bisa menjaga seluruh Catalunya. ”Kami tidak akan menyarankan siapa pun untuk melakukan tindak kekerasan meski pemerintah Spanyol terus memberikan tekanan untuk memblokade pemungutan suara Minggu nanti,” ujar Puigdemont seperti dilansir harian El Diario.
Dia menegaskan, menggelar referendum bukanlah sebuah kejahatan. Referendum hanyalah satu tahapan. Kalaupun nanti mayoritas penduduk memilih ya, tidak berarti Catalunya langsung mengajukan perpisahan. Masih ada tahapan-tahapan lain yang akan dibahas.
Hal senada diungkapkan Lluis Orriols Galve, profesor ilmu politik di Carlos III University, Madrid. Menurut dia, pemerintah pusat mungkin hanya bisa menghalangi pemungutan suara di lokasi vital seperti Barcelona yang merupakan jantung Catalunya. Penduduk Barcelona saat ini mencapai 1,6 juta jiwa.
Wali Kota Barcelona Ada Colau Ballano tidak setuju dengan referendum, tapi telah sepakat untuk membiarkan pemungutan suara berlangsung. Dia telah meminta Komisi Eropa untuk menjadi penengah antara pemerintah pusat dan Catalunya.
Referendum yang digelar nanti bukanlah yang pertama, melainkan yang kedua dalam tiga tahun ini. Referendum Catalunya yang petama digelar November 2014.
Saat itu di antara 5,4 juta penduduk Catalunya yang memiliki hak suara, kurang dari separo yang ikut referendum. Karena itu, meski 80 persen setuju Catalunya merdeka, hasilnya tetap dianggap tidak mewakili keseluruhan penduduk.
Bukan tanpa alasan Catalunya ingin merdeka. Wilayah otonomi khusus yang memiliki 7,5 juta penduduk itu merasa selalu ditekan pemerintah pusat. Catalunya memiliki bahasa dan budaya sendiri yang berbeda dengan Spanyol.
Menurut beberapa ahli, pemerintah Spanyol menghalangi berkembangnya bahasa Catalan. Bayi-bayi yang lahir di wilayah tersebut kini juga harus memiliki nama Spanyol.
Krisis ekonomi yang terjadi pada 2008 juga membuat situasi kian parah. Catalunya sebagai wilayah yang kaya merasa memberi lebih banyak kepada pemerintah pusat tanpa timbal balik yang memadai. (Reuters/AlJazeera/BBC/sha/c11/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lionel Messi Catat Rekor, Barca Pesta Gol ke Gawang Eibar
Redaktur & Reporter : Adil