JAKARTA—Akibat ulah seorang Gayus Tambunan, Menteri Keuangan langsung mengeluarkan perintah agar laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan seluruh pegawai di lingkungan Kementrian Keuangan di seluruh Indonesia, untuk segera diperiksaBahkan Menkeu meminta evaluasi seluruh laporan tersebut telah ada di meja kerjanya pada minggu depan.
‘’Untuk transparansi, telah kita minta seluruh SPT tahunan pegawai Kemenkeu diperiksa
BACA JUGA: 10 Pejabat Pajak Dinonaktifkan
Tanpa terkecualiBACA JUGA: Australia Gelar Pameran Pertambangan
Namun masih perlu pencocokkan dan evaluasi lagiMenkeu mengakui, bahwa untuk melakukan penghitungan, evaluasi dan pencocokan data seluruh pegawai di Kemenkeu, memerlukan suatu sistem yang baik.’’Karena Kemenkeu ini termasuk lembaga yang cukup besar
BACA JUGA: Pengadilan Pajak Tak Berani Transparan
Namun bagaimanapun masyarakat membutuhkan transparansi dan akan kita berikanSaya sudah koordinasi dengan Ditjen dan Irjen, agar semuanya diperiksa tanpa kecuali dan laporannya sudah ada dalam minggu depan,’’ tegas Sri.Direktorat Jenderal Pajak, Tjiptardjo mengatakan, akan ada sekitar 15 ribu pegawai mulai dari golongan terendah hingga pajabat eselon di Kemenkeu yang akan diperiksa SPT-nya.’’Ada sekitar 4.500 pemeriksa pajak di seluruh Indonesia, belum termasuk juga kepala kantor dan petugas juru sitaKalau dihitung-hitung, sekitar 15 ribu pegawai yang harus segera kita periksa SPT-nya di 31 KanwilSesuai perintah Buk Menteri, segera akan kita buatkan laporan,’’ katanya.
Dikatakan Tjiptardjo, bahwa selama ini pejabat di Kemenkeu juga telah memiliki kewajiban untuk melaporkan jumlah kekayaan mereka ke KPKSedangkan dari Ditjen Pajak, bertugas untuk mengawasi SPT merekaKarena kasus Gayus kini mengerucut pada rasa tidak percaya ditengah masyarakat, maka transparansi pun siap dilaksanakan.
‘’Kita berkomitmen untuk membersihkan semuanya, bukan hanya di Direktorat Keberatan dan BandingKita sangat serius, buktinya saja selama 2009, ada 516 pegawai pajak nakal di seluruh Indonesia yang ditindakTriwulan pertama 2010 saja, sudah ada sekitar 200 orangJadi kita tidak main-main dengan sistem reformasiPerihal sanksi, paling ringan itu remunerasinya dipotong,’’ kata Tjiptardjo.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sengketa Pajak Capai 9.792 Kasus
Redaktur : Soetomo Samsu