jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan kemampuan belanja kementerian/lembaga maupun daerah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan menghadapi pandemi Covid-19. Dia memprediksi dalam satu dua pekan ke depan akan terjadi peningkatan realisasi anggaran.
Sri menjelaskan untuk realisasi anggaran kesehatan dari yang dianggarkan Rp 87,55 triliun, yang terealisasi saat ini Rp 6,3 triliun. Pada bidang perlindungan sosial dari yang dianggarkan Rp 203,91 triiun, yang teralisasi Rp 85,3 triliun.
BACA JUGA: Cegah Covid-19, Ketum TP PKK Pusat Ingatkan Masyarakat untuk Gunakan Masker
Untuk program mendorong sektoral dan pemda dari yang dianggarkan Rp 106,05 triliun, yang terealisir Rp 7,4 triliun. Pada bidang UMKM, dari yang dianggarkan Rp 123,47 triliun, teralisir Rp 31,21 triliun. Insentif pajak bagi dunia usaha yang dianggarkan Rp 120,6 triliun, yang terealisir Rp 16,2 triliun. Untuk koprorasi, dari yang dianggarkan Rp 53,57 triliun sampai hari ini belum terealisir.
“Namun mungkin minggu depan akan beberapa realisasi yang akan terjadi,” katanya dalam jumpa pers online Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang disiarkan, Rabu (5/8).
Nah, Mulyani mengatakan dari berbagai kenyataan itu, Presiden Joko Widodo telah melakukan langkah bagi seluruh kementerian untuk mengakselerasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dalam rangka penanganan kesehatan dan juga untuk mendorong PEN.
“Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga. Kami perkirakan dalam satu dua inggu ini akan terjadi kenaikan dari pencairan anggaran yang diharapkan akan bisa terus ditingkatkan hingga Desember yang akan datang,” ujarnya.
BACA JUGA: Mensos Dorong Percepatan Realisasi Anggaran Pemberdayaan KAT Â
Lebih lanjut, Sri mengatakan untuk Semester II 2020 masih ada Rp 1171 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp 304,1 triliun transfer ke daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Jadi, untuk Semester II ada anggaran Rp 1475,7 triliun yang akan dibelanjakan di dalam rangka mendorong perekonomian yang mengalami tekanan yang cukup besar,” ungkapnya.
Mantan petinggi Bank Dunia itu menambahkan pada kuartal kedua 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merekam pertumbuhan belanja pemerintah mengalami kontraksi yakni -6,9 persen. Sementara, pada kuartal I belanja pemerintah tumbuh 3,3 persen.
Oleh karena itu, ujar Sri, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk percepatan belanja seperti penambahan bantuan sosial (bansos) produktif hingga mendekati Rp 30 triliun untuk 12 juta pelaku usaha ultramikro dan mikro. Selain itu, kata dia, pemerintah akan memberikan tambahan bansos untuk penerima PKH 10 juta orang dengan anggaran Rp 4,6 triliun.
Pemerintah, kata Sri, juga akan menambahkan bansos tunai Rp 500 ribu per penerima Kartu Sembako dengan total anggaran yang disiapkan Rp 5 triliun. Pemerintah juga memberikan bansos gaji bagi 13 juta pekerja yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta, dengan total anggaran yang disiapkan Rp 31,2 triliun.
“Ini langkah yang dilakukan pemerintah untuk terus membantu memulihkan daya beli masyarakat dalam bentuk berbagai bansos yang total angarannya adalah Rp 203 triliun untuk tahun 2020. Ini juga dalam rangka menghadapi Covid-19,” kata Sri.
Dia menyatakan, pada kuartal II banyak belanja K/L tidak tereralisasi karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan work from home (WFH). “Sehingga belanja di bidang barang, biasanya untuk perjalanan dinas dan lain-lain menurun 17 persen,” ungkap dia.
Menurutnya, hal inilah yang akan di-recovery pada Semester II 2020 sehingga pada akhir tahun, momentum pemulihan ekonomi bisa ditingkatkan. Sebab, beberapa indikator yang dapat dilihat dari Juni 2020, seperti penerimaan pajak, impor bahan baku dan barang modal, dan purchasing managers indexs (PMI) sudah meningkat 46,9 persen akan bisa terus ditingkatkan.
Sri menjelaskan sampai akhir tahun APBN diperkirakan mengalami defisit 3,4 persen dari product domestic bruto (PDB). Menurutnya, kenaikan defisit sesuai Perpres 72 Tahun 2020, ini memang ditujukan untuk melakukan counter critical terhadap tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy