jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diwakili Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indarwati menyambut baik persetujuan seluruh fraksi DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2016 pada tahap selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Hal tersebut, disampaikan Sri Mulyani saat menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2016 di hadapan sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
"Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi langkah kita dalam melaksanakan konstitusi dan amanah dari rakyat Indonesia, sehingga kita dapat terus menjaga kepercayaan rakyat terhadap janji Republik Indonesia tercinta," ungkapnya.
Dalam sambutannya Menkeu menyampaikan, pemerintah sangat menghargai pendapat dan masukan seluruh fraksi.
Ini agar pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga keuangan negara digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Pencapaian pembangunan tahun 2016 yang disampaikan oleh pemerintah antara lain : pertumbuhan ekonomi mencapai 5.02 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8 persen.
Selain itu pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp 47.96 juta/tahun. Lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 45.14 juta per tahun.
BACA JUGA: Hati-Hati Laksanakan APBN
Gini Ratio juga dinilai pemerintah membaik dari 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0.397.
Di sisi lain pemerintah menanggapi pandangan dan pertanyaan F-GERINDRA, F-PKB, F-PKS, dan F. NASDEM mengenai realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2016.
Pemerintah menjawab, di tengah perekonomian global yang masih lemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 menunjukkan perbaikan dan tren positif yaitu tumbuh sebesar 5,02 persen, dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,8 persen.
Adapun mengenai pandangan dan pertanyaan dari F-PDIP, F-GERINDRA, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, dan F-NASDEM terkait pendapatan negara termasuk pendapatan perpajakan, pemerintah menjelaskan, realisasi pendapatan negara TA 2016 meningkat Rp 47,9 triliun atau 3,2 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2015.
BACA JUGA: Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK
Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.284,9 triliun, PNBP sebesar Rp261,9 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp8,9 triliun.(adv/jpnn)
BACA JUGA: Pansus Hak Angket Telusuri Ketidakpatuhan KPK pada UU ASN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak! Ini Tujuh Poin Penting RUU Perlindungan TKI
Redaktur & Reporter : Natalia