jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pinjaman jumbo dari asing untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto.
Sri Mulyani mengatakan itu setelah pertemuan Prabowo dan Jokowi saat hari pertama kampanye di Istana Negara, Jakarta.
BACA JUGA: TKN Prabowo-Gibran Apresiasi Pernyataan Muhaimin Soal Gimik
Dalam acara konferensi pers, Rabu (29/11) lalu, Sri Mulyani menyatakan hasil dari rapat tersebut adalah perizinan terkait belanja alutsista (alat utama sistem pertahanan) dari pinjaman luar negeri yang ditingkatkan secara signifikan.
Mantan direktur di Bank Dunia itu menyampaikan adanya keputusan tersebut dilihat dari langkah Kemenhan yang telah diberikan pemerintah dari APBN, tetapi masih tetap melakukan utang luar negeri dalam periode 2020-2024 dengan jumlah sekitar USD 25 miliar atau setara Rp 385 triliun.
BACA JUGA: Alexander Sebut Arahan Jokowi untuk Hentikan Kasus Setnov Ditolak Pimpinan KPK
“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari USD20,75 miliar ke USD25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyebutkan hal ini dilakukan berdasarkan pendapat dari Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo merasa kebutuhan alutsista Indonesia saat ini masih belum cukup untuk menghadapi geopolitik dunia yang terjadi.
BACA JUGA: Muzani Ungkap Pesan Prabowo soal Pilpres 2024 di Majelis Dzikir Nurul Wathon
“Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kami dari sisi perancanaan penganggaran jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga diketahui menyetujui tiga rencana lain dari Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri dengan jumlah USD55 miliar. Sri Mulyani mengonfirmasi kalau kondisi tersebut akan berlaku selama tiga renstra.
“Keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu USD55 miliar untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman LN selama tiga renstra. Jadi, dalam hal ini 2024-2029 nanti kemudian 2029-2034,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, belanja dari kementerian yang dipimipin oleh Prabowo Subianto tersebut termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Pada 2023, Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan senilai Rp316 triliun.
Sementara dalam APBN 2024, Sri Mulyani menyisihkan Rp331,9 triliun untuk hukum dan hankam, termasuk di dalamnya untuk pengamanan Pemilu 2024. (Tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istana Bilang Begini soal Isu Jokowi Ingin Kasus Setya Novanto Dihentikan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga