jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, berlangsung aman dan nyaman bagi publik. Dengan demikian, publik memiliki ruang aman dan nyaman untuk melaksanakan aktivitas.
"Sehingga publik tidak merasa takut keluar rumah untuk mencari sesuap nasi," kata Sri Sultan saat memberikan sambutan pada Press Gathering Pimpinan MPR bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Yogyakarta, Jumat (19/10) malam.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Ajak Anggota Baru MPR Jaga Persatuan
Sri Sultan berharap amannya pemilu itu bisa memberikan pekerjaan yang lebih ringan kepada aparat keamanan. Bahkan, masyarakat pada saat memasuki tempat pemungutan suara (TPS) bisa menjalankan haknya dengan bebas dan rahasia. "Sehingga harapan saya terpilihnya seorang presiden dan wakil presiden, siapa pun yang dipilih rakyat, dihormati dan dihargai," ujar Sri Sultan.
Lebih lanjut Sultan mengatakan, ketika pemilihan presiden hanya diikuti dua pasangan calon, akan menimbulkan persaingan yang ketat.
BACA JUGA: Mahyudin: Hati-Hati Menggunakan Medsos dan Internet
"Saya melihat kalau kita selalu dalam pilpres itu hanya dua orang, itu fight-nya akan terjadi," jelasnya.
Menurut dia, republik ini punya pilihan untuk melaksanakan demokratisasi, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun, ujar dia, itu bukanlah tujuan, tapi demokrasi merupakan alat untuk menghargai hak masyarakat. Sebab, pemerintah memiliki kewajiban memajukan, menyejahterahkan bangsa ini sesuai dengan tujuan awal founding fathers yang menyatakan diri membuat negara yang merdeka.
BACA JUGA: Mahyudin Ingatkan untuk Mewaspadai Politik Adu Domba
Karena itu, Sri Sultan berharap, partai politik yang memunculkan calon presiden, kemudian lembaga MPR, juga merenung dan mengevaluasi.
“Bisa tidak MPR itu mencoba merenung, mengevaluasi bahwa 73 tahun kita merdeka itu perjalanan kita ini sebetulnya sesuai tujuan para founding fathers tidak sih?" kata Sri Sultan.
Dia mengingatkan, demokrasi itu tidak hanya dijalankan satu jalur saja. Semua negara menyatakan diri demokrasi. Dia mencontohkan, Korea Utara, tentu mengatakan demokrasi ala Korea Utara. Tiongkok mengatakan demokrasi ala Tiongkok. Amerika Serikat, demokrasi ala Amerika. "Kenapa kita tidak bisa mengatakan demokrasi ala Indonesia?" katanya.
Sri Sultan menyatakan, tidak ada aturan yang melarang partai politik yang oposisi atau bukan pendukung petahana tidak boleh duduk atau menjadi bagian kabinet pemerintahan. "Mana yang melarang aturannya, tidak ada. Kalau memang mereka punya potensi, kenapa tidak bisa," katanya.
Dia mengingatkan, jangan sampai hanya karena bukan pendukung petahana, misalnya salah satu partai yang menyeberang ke kubu lain, kemudian menterinya harus mengajukan pengunduran diri dan keluar kabinet.
Menurut Sri Sultan, yang berhak menentukan menteri adalah presiden. Kalau presiden menyatakan tidak boleh mundur, kata dia, lalu siapa yang bisa melarangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bangsa ini dibangun dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang Bhinneka Tunggal Ika.
"Di dalam kebersamaan membangun, dari yang berbeda-beda itu menyatakan diri satu. Pancasila pun bukan kesatuan Indonesia, tapi persatuan Indonesia,” jelas Sri Sultan.
Menurut dia, yang bhinneka sudah final karena menyatakan diri satu. Nah, kata Sultan, semestinya dengan ika, juga mengakui yang berbeda-beda.
“Tapi kita tidak pernah diberitahu oleh para pemimpin. Selalu bicaranya, bhineka, kemajemukan, tapi tidak pernah dikatakan yang ika itu pun harus menerima perbedaan," ungkapnya.
Menurut Sri Sultan, seharusnya sudah tidak lagi bicara mayoritas dan minoritas. Namun, yang lebih penting dikedepankan adalah kebersamaan.
Jadi, lanjut Sri Sultan, kalau memang lawan politik memiliki potensi, namun kemudian kalah, apa tidak boleh atau bisa menjadi menteri.
"Masa harus juga keluar. Itu model demokrasi Indonesia atau model demokrasi mana? Apakah kita tidak bisa membuat demokrasi ala Indonesia sendiri dalam kebersamaan itu?" katanya.
"Sehingga kita selalu bicara ini aku, itu kamu. Sedangkan aku dan kamu itu adalah bagian kita bersama yang berbeda. Jangan kita bicaranya selalu kalah menang, mayoritas minoritas," tambah Sri Sultan.
Lebih lanjut Sri Sultan mengakui sangat penting baginya UUD yang sudah diamandemen lima kali, untuk dilakukan perubahan lagi.
"Karena di situ Bhineka Tunggal Ika dikatakan simbol negara. Bagi saya untuk apa kalau dia dikatakan simbol negara, harus masuk dalam pasal. Bagi saya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak sekadar simbol negara tapi strategi integrasi bangsa," katanya.
Sehingga, lanjut Sri Sultan, apa pun yang kecil baik itu partai politik maupun etnisnya tetap menjadi bagian besar negara Indonesia.
Karena itu, Sultan berharap, kalau dasarnya kebersamaan maka bukan pemerintah dan oposisi. Menurutnya, di oposisi juga memiliki potensi, sehingga sekecil apa pun perlu tetap didengar. Oposisi juga memiliki orang-orang pandai yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk membangun Republik ini di dalam kebersamaan.
"Harapan saya seorang presiden Republik Indonesia tidak hanya bisa mengibarkan benderanya sendiri, tapi pemimpin harus bisa mengibarkan bendera yang lain," katanya.
"Bagaimana seorang pemimpin yang berkuasa merasa tidak berkuasa, karena kekuasaan sepenuhnya diabdikan untuk rakyatnya. Hanya dengan dasar kebersamaan, memberikan ruang biar kecil, dan itu harapan saya, kita selalu bisa membangun komunikasi yang baik dengan siapa pun," papar Sultan.
Lebih lanjut, Sultan berharap setiap pemilu itu berlangsung aman dan nyaman. Masyarakat tidak punya gejolak, tapi merasa nyaman karena kampanye juga baik, bicara program, keberhasilan, kegagalan, dan memberikan ruang lebih transparan terbuka kepada masyrakat.
"Karena bagaimanapun kita tetap negara maritim. Maritim itu egaliter, tidak pernah bicara mayoritas minoritas. Tapi bagaimana dari yang berbeda tetap dijaga," ungkapnya.
"Saya berharap dua hal yang saya sampaikan apakah kita sudah sesuai dengan tujuan para founding father membangun negara ini, kemudian kedua bagaimana semua partai ini bisa mengikat Indonesia ini tidak bubar," tambahnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wakil Ketua MPR: Jaga Persatuan, Jangan Mau Diadu Domba
Redaktur & Reporter : Boy