jpnn.com - JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerjanya.
Namun, Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan di perusahaan tekstil tersebut.
BACA JUGA: Prabowo Selamatkan Sritex, Eddy Soerparno: Ini Bentuk Nyata Presiden
"Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini, tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan kita," kata Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Rabu (13/11).
Iwan menjelaskan karyawan yang diliburkan dikarenakan adanya persoalan mengenai pasokan bahan baku yang tersendat.
BACA JUGA: Gunung Sritex
Dia juga mengakui bahwa pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji.
Jumlah itu, kata Iwan, akan terus meningkat bila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha.
BACA JUGA: Firnando Komisi VI Harap Upaya Penyelamatan PT Sritex Tak Membebani APBN
Pasalnya, dia menyebut ketersediaan baku hanya mampu bertahan untuk produksi selama tiga minggu ke depan.
"Jadi, ini ada proses going concern yang harus cepat diputuskan hakim pengawas karena akan membantu kami dalam keberlanjutan, bila itu ada kita kembali," katanya.
Dia mengatakan kendala tersebut jika tidak segera diselesaikan, maka bakal menghadirkan ancaman PHK.
Menurut Iwan, manajemen Sritex senantiasa mengedepankan keberlangsungan usaha serta mengusahakan agar tidak ada PHK terhadap para pekerja.
Hal itu dia sampaikan karena masalah lain tengah dihadapi, yakni persoalan rekening bank perusahaan yang dibekukan, sehingga turut berdampak pada operasional.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan bahwa PT Sritex tidak melakukan PHK.
"Artinya, saya ingin menjawab isu liar yang tidak bertanggung jawab ini, bahwa tidak ada PHK," kata Noel sapaan akrab Immanuel Ebenezer Gerungan.
Noel menyebut dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengunjungi PT Sritex untuk memastikan tidak ada PHK, serta sebagai bentuk kehadiran negara.
"Buruh itu atau pekerja itu butuh kepastian, kepastian hukum. Dan negara harus hadir. Negara harus hadir," ungkap Noel. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi