SURABAYA - Raperda Perlindungan Tenaga Kerja sedang dibahas. Saat ini sudah memasuki masa sidang kedua. Di tengah pembahasan raperda itu, muncul informasi adanya penghapusan pasal-pasal tertentu. Ironisnya, pasal itu adalah usulan dari pekerja yang tertuang di draf raperda usulan provinsi yang telah ditelaah DPRD Jatim.
Sejak rencana pembahasan raperda pada awal tahun lalu, para pekerja melayangkan beberapa usulan poin pembahasan kepada Pemprov Jatim. Anggota dewan mendapati usulan-usulan itu tidak ditemukan lagi dalam draf yang diusulkan pemprov untuk dibahas DPRD Jatim.
Usulan yang dihilangkan meliputi beberapa poin. Di antaranya, tentang sistem pengupahan UMK. Para pekerja mengusulkan tambahan 10 persen di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK). Poin lainnya adalah penghapusan dan pemberian sanksi terhadap sistem pemagangan yang bertujuan untuk menghilangkan status pekerja.
Selain beberapa poin tersebut, anggota Komisi E DPRD Surabaya Benjamin Kristianto menuturkan bahwa masih banyak poin usulan pekerja yang dihilangkan dari draf usulan provinsi. Beberapa waktu lalu, komisi E menerima perwakilan pekerja dari serikat buruh dan serikat pekerja di Jatim. "Banyak usulan mereka yang dihilangkan. Ini kan jadi tanda tanya," ujarnya.
Kepala Disnakertransduk Sukardo menegaskan bahwa pihaknya tetap mengakomodasi semua usulan dari para pekerja. Namun, dia mengakui memang ada beberapa pasal usulan pekerja yang dipandang memberatkan perusahaan. Misalnya, kenaikan UMK 10 persen. "Kalau mau seperti itu, sistemnya tidak gampang. Itu harus melibatkan kebijakan tingkat nasional," imbuhnya. (tau/c6/end/flo/jpnn)
BACA JUGA: Polres Tegal Kerahkan Polwan Khusus Amankan Jumatan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Bandar SS Tantang Kapolsek: Kamu Nggak Tahu Bapak Saya?
Redaktur : Tim Redaksi