jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah pimpinan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi menyampaikan kekecewaannya atas ditundanya pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum menjadi PP.
RPP dimaksud antara lain mengatur vertikalisasi Badan Kesbangpol, dari perangkat daerah menjadi instansi pusat di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: Ahmad Dhani Murka ke Kapolda Metro Jaya, Nih Ancamannya...
Dengan menjadi instansi vertikal, diharapkan tugas-tugas urusan pemerintahan umum, terutama menyangkut ideologi Pancasila, bisa jauh lebih efektif dijalankan. Perlu diketahui, urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan pusat, bukan pemda.
“Bagaimana bisa kita kawal Pancasila kalau status kita tidak jelas,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Sultra dalam acara rapat koordinasi para kepala Badan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia, di gedung Kemendagri, Jumat (3/6).
BACA JUGA: Bamsoet Yakini Jokowi Bertindak Tepat soal Calon Kapolri
Ya, status mereka ngambang, karena rencana pengalihan status pegawai Badan Kesbangpol di daerah sudah ramai di daerah. Para pegawainya sudah siap menjadi “anak buah” Mendagri Tjahjo Kumolo.
Namun, tiba-tiba rencana itu tertunda karena Presiden Jokowi belum mau meneken RPP yang merupakan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sekali lagi, ini amanat UU.
BACA JUGA: Hai Pengusaha Hiburan dan Netizens, Simaklah Imbauan Pak Menag Ini
Perintah UU Pemda, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri, harus sudah dilakukan. Dan, secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri.
“Kita tidak jelas statusnya, sementara tanggal 2 Oktober 2016 harus sudah ada PP tentang pelaksanaan pemerintahan umum,” imbuhnya lagi.
Sekretaris Badan Kesbanpol Papua Badan Kesbangpol Papua Barat yang hadir dalam pertemuan itu bahkan terang-terangan mengaku kecewa. Sebelumnya, dia mengaku berbangga hati karena Badan Kesbangpol akan menjadi instansi vertikal di bawah kemendagri.
Menurutnya, dengan menjadi instansi vertikal, maka tuga-tugas menjalankan fungsi pemerintahan umum terutama menjaga ideologi Pancasila, akan lebih efektif. Dia juga sudah meyakinkan para kepala Badan Kesbangpol tingkat kabupaten/kota di Papua Barat mengenai pentingnya urusan pemerintahan umum langsung di bawah kendali kemendagri.
“Saya sudah meyakinkan mereka, tapi tiba-tiba tidak jadi. Saya lebih baik mengundurkan diri sebagai sekretaris Badan Kesbangpol Papua Barat,” cetusnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Puasa, Bu Mega Berziarah ke Makam Pak TK
Redaktur : Tim Redaksi