Strategi Kemendes PDTT untuk Ketahanan Pangan PascaCovid-19

Kamis, 14 Mei 2020 – 19:18 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat pada konferensi pers secara virtual di Kantor Kemendes PDTT, Kamis (14/5). Foto: Humas Kemendes PDTT

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyiapkan 1,8 Juta Hektare lahan transmigrasi untuk membantu ketahanan pangan pasca pandemi covid 19.

Lahan pertanian tersebut akan dilakukan intensifikasi untuk mempercepat dan meningkatkan hasil panen padi.

BACA JUGA: Kemendes PDTT Merumuskan Kebijakan untuk Bangun Daerah Tertinggal

Hal tersebut dikatakan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers secara virtual di Kantor Kemendes PDTT, Kamis (14/5).

“Lahan yang bisa digunakan untuk intensifikasi ada 1,8 Juta Hektare lahan pertanian di 3,2 Juta Hektare kawasan transmigrasi. Lokasinya menyebar di beberapa daerah,” ujarnya.

BACA JUGA: Kemendes dan IPB Bahas Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Gus Menteri, sapaannya, menerangkan, dari 1,8 Juta Hektare lahan pertanian tersebut, sebanyak 500.000 Hektare telah melakukan aktifitas produksi.

Intensifikasi dilakukan untuk menggenjot percepatan dan peningkatan produksi padi di lahan tersebut.

BACA JUGA: Ini Daerah Tertinggal Menurut Perpres

Intensifikasi pada 500.000 Hektare lahan transmigrasi ini diperkirakan akan membantu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 16 Juta orang per tahun.

“Misalnya yang sudah ada ini, hasil panennya rata-rata sekitar 3-4 ton per hektare dalam satu kali tanam. Dalam program intensifikasi ini, sebisa mungkin hasil panen akan digenjot minimal 5-6 ton per hektar dalam satu kali tanam,” terangnya.

500.000 Hektare lahan ini, lanjutnya, telah memenuhi prasyarat untuk dilakukan intensifikasi, yakni tersedianya tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, mekanisasi dan irigasi, rice milling, off taker, dan perbankan.

Sedangkan sisanya, yakni 1,3 Juta Hektare lahan akan dilakukan intensifikasi jangka panjang dengan terlebih dulu menyiapkan prasyarat yang belum tersedia seperti mekanisasi dan irigasi, rice milling, dan off taker.

Penyediaan prasyarat intensifikasi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

“Kita uji coba di 500.000 Hektare ini dulu menjelang awal tahun 2021. Maka setelah itu kita bergerak di 1,3 Juta Hektare lahan selebihnya. Ini sifatnya untuk jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Menteri mengatakan, peningkatan produktifitas pertanian sangat penting dilakukan, untuk mengantisipasi kemungkinan terancamnya ketahanan pangan pasca pandemi covid 19.

Ancaman terjadinya penurunan ketersediaan kebutuhan pangan tersebut, lanjutnya, tidak hanya dialami Indonesia saja namun juga negara-negara lainnya.

“Karena covid 19 impor menjadi sulit karena setiap negara pasti akan memikirkan kebutuhannya sendiri. Kita harus berani untuk berdiri sendiri, maknaya UKM (Usaha Kecil dan Menengah) digenjot, pertanian digenjot, karena setiap negara akan mempertahankan wilayahnya masing-masing,” ujarnya. (ikl/jpnn)


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler