jpnn.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan sosialisasi larangan mudik harus terus disuarakan.
Menurut dia, sosialisasi itu harus digencarkan oleh jajaran pemerintah, termasuk di tingkat desa atau kelurahan.
BACA JUGA: Polri Tambah dan Perluas Lokasi Penyekatan Larangan Mudik 2021
"Lebih baik hari ini kita lelah, dianggap cerewet, daripada korban Covid berderet-deret," kata Doni pada diskusi bertema 'Jaga Keluarga, Tidak Mudik' yang dilaksanakan secara daring, Rabu (5/5).
Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan keputusan pemerintah menerapkan larangan mudik sangat tepat karena setiap libur panjang selalu diikuti kenaikan jumlah kasus baru Covid-19 dan angka kematian.
BACA JUGA: Doni Monardo: Kebijakan Larangan Mudik Pilihan yang Sangat Strategis
Pada beberapa libur panjang sebelumnya, kata Doni, kisaran kenaikan kasus baru Covid-19 antara 70-116 persen, sedangkan angka kematiannya 46-75 persen.
"Jadi, sangat tinggi sekali," ucap Doni.
BACA JUGA: Gubernur NTB Perbolehkan Warganya Mudik Lebaran
Tentara dengan pangkat letnan jenderal itu juga menyebut kebijakan larangan mudik merupakan keputusan politik negara.
"Tidak boleh ada satu pun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya," ujar Doni.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu memperkirakan 7 persen dari masyarakat Indonesia bakal nekat mudik pada libur Idulfitri tahun ini.
"Tujuh persen dari 270 juta penduduk kita sangat besar, 18,9 juta orang," tuturnya.
Oleh karena itu, Doni meminta masyarakat menahan diri untuk tidak mudik. Menurutnya, aktivitas mudik pada masa pandemi berisiko meningkatkan penularan Covid-19 di daerah.
"Di setiap daerah belum tentu memiliki rumah sakit yang memadai, belum tentu ada dokter yang merawat," tuturnya. (mcr9/jpnn)
Redaktur & Reporter : Dea Hardianingsih