JAKARTA - Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Taufan EN Rotorasiko mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus tepat sasaran. Pengalihan subsidi harus diberikan kepada yang berhak untuk menghindari munculnya konflik baru yang mengarah kepada perpecahan.
"KNPI siap mengawal untuk proses itu agar Indonesia tidak mengalami perpecahan," kata Taufan Dialog Interaktif "Berikan Subsidi BBM Kepada Yang Berhak" di Gedung DPP KNPI, Jakarta Pusat Kamis (15/3).
Taufan menjelaskan yang perlu dikedepankan dalam rencana kenaikan BBM 1 April mendatang adalah masalah subsidi yang bersifat jangka panjang. Sebab, kenaikan BBM berdampak naiknya harga bahan pokok yang akan menyulitkan masyarakat.
"Subsidi BBM harus kepada orang yang berhak, jangan sampai di alihkan kepada hal-hal mubazir. Dan lebih baik dialihkan ke sifatanya jangka panjang seperti Pendidikan, Kesehatan dan pembangunan infrastruktur," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua DPP KNPI Bidang Energi, Arif Rahman mengatakan untuk pengalihan subsidi harus juga memberikan hak istimewa kepada sektor usaha kecil dan menengah. Salah satunya adalah harga khusus suku cadang kepada sektor transportasi, seperti memberikan subsidi kepada truk-truk pengangkut bahan pokok. "Bagaimana caranya subsidi bisa diterima kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena sejauh ini aatusan triliun dari subsidi BBM jatuh kepada orang yang tidak tepat," jelasnya.
Pengamat Energi, Pri Agung Rakhmanto mengatakan penerapan subsidi harusnya diberlakukan melalui pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar. Bila subsidi dilakukan melalui BBM maka lebih banyak ruginya daripada untungnya.
"Kalau terus di subsidi mislanya di Jakarta, orang lebih senang sekali memakai kendaraan pribadi karena memang harga BBM nya murah," kata Pri Agung.
Karena harga BBM murah, lanjut Pri, situasi ini akan membuka peluang penyalahgunaan misalnya, BBM bersubsidi harusnya bukan untuk industri karena harganya murah disalahgunakan untuk industri. "Anggaran untuk subsidi sangat besar 250 trilun rupiah. Bayangkan bila 180 terliun rupiah saja untuk sekolah gratis tentu kita akan beda melihatnya tentang kenaikan BBM," tandasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aturan Pajak Alat Berat Tabrak UUD
Redaktur : Tim Redaksi