jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti kebijakan subsidi pupuk yang alokasinya semakin kecil dari tahun ke tahun.
Dia mengatakan ini akan menjadi pertanyaan publik sejauh mana pemerintah mengalokasikan sumber daya fiskal untuk kepentingan rakyat.
BACA JUGA: Syarief Hasan Sebut SBY Teladan, Tak Pernah Gunakan Fasilitas Istana dalam Kepentingan Politik
Apalagi kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia masih cukup signifikan, yakni Rp 2,42 kuadriliun atau setara 12,4 % PDB sepanjang 2022.
Di sisi lain, serapan tenaga kerja sektor pertanian juga masih sangat besar, yakni sebanyak 38,7 juta atau 28,61 % dari total pekerja pada Agustus 2022.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Desak Pemerintah Akomodir Aspirasi Tenaga Kesehatan
“Faktanya sektor pertanian masih memberikan sumbangsih yang sangat besar pada perekonomian. Seharusnya daya saing sektor ini perlu terus didukung, dari aspek hulu maupun hilir,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.
Menurutnya, pupuk adalah sarana produksi pertanian yang perlu dijaga alokasi dan kualitasnya. Jika pupuk tidak tersedia, atau harganya mahal maka produktivitas pertanian melemah.
BACA JUGA: Ada Lonjakan Pemudik, Syarief Hasan Ingatkan Hal Soal Ini, Silakan Disimak
Akhirnya petani merugi, rakyat menderita.
Oelh karena itu, kebijakan memastikan rantai produksi ini berjalan optimal. Inilah yang menjadi dasar mengapa negara mesti hadir untuk mengatur alokasi dan harga pupuk dengan skema subsidi.
"Pupuk yang tersedia dan terjangkau adalah komponen penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian," ujarnya.
Namun, dia menilai kebijakan subsidi pupuk semakin tidak propetani. Pada 2019, belanja subsidi pupuk ditetapkan sebesar Rp 34,3 triliun, terus menurun menjadi Rp 31,09 triliun pada 2020, Rp 27,15 triliun pada 2021, dan semakin menurun menjadi Rp 25,3 triliun pada 2022.
Pada 2023, subsidi pupuk bahkan hanya dianggarkan Rp 24 triliun. Padahal upah riil sektor pertanian adalah yang terendah di Indonesia. Fakta subsidi ini justru hanya akan semakin menyengsarakan petani.
“Negara harus hadir untuk memilah dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan terbesar pekerja di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan afirmasi yang konsisten. Membangun sektor pertanian harus dilakukan dengan menyeluruh, termasuk dalam hal ini menjamin sarana produksi terjamin,” tutup Syarief. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syarief Hasan: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Dievaluasi
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian