jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Jenggala Center (JC) Ibnu Munzir berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuat pertimbangan yang matang ketika ingin melakukan reshuffle kabinet.
Mengacu kondisi bangsa saat ini, Jokowi butuh orang-orang yang bisa bekerja cerdas dan cepat tanggap.
BACA JUGA: Cak Imin Berharap Menteri Nadiem Tidak Terkena Reshuffle
Hal itu diungkapkan Munzir ketika menjadi pembicara dalam diskusi daring bertema "Resuffle Kabinet Atau?" yang diselenggarakan Jenggala Center, pada Rabu (5/8).
"Tentu dalam hal ini presiden haruslah mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil, karena berkaitan dengan kinerja kabinet selanjutnya," ujar Munzir dalam keterangan resminya, Kamis (6/8).
BACA JUGA: Irwan Fecho Minta Pak Jokowi Jujur soal Resesi
Munzir meyakini, wacana reshuffle memang sulit dielakkan.
Wacana itu menguat setelah Presiden Jokowi lagi-lagi marah ke pembantunya di kabinet.
BACA JUGA: Vivi Anna Perempuan Kaya, Terjerat Cinta Palsu Pria asal Iran, Begini Kisahnya
Jokowi menilai para menteri tidak memiliki sense of crisis terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia.
Selain itu, kata Munzir, reshuffle bakal terjadi setelah mendapat dukungan publik. Hasil beberapa lembaga survei menujukkan mayoritas responden setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebutkan, tingkat kepuasaan terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu.
Temuan Charta Politika menyebut kepuasan publik ke pemerintah mencapai angka 70,7 persen pada Februari 2020.
Namun, angka itu menurun drastis pada periode Mei 2020.
"Kepuasan terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan. Adapun besaran penurunan terjadi dari angka 70,7 persen di bulan Februari menjadi angka 58,8 persen di bulan Mei,” ungkap Yunarto dalam diskusi "Reshuffle Kabinet Atau?".
Di forum yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, persepsi publik soal isu reshuffle menteri mendapatkan banyak dukungan.
Sebanyak 64,8 persen responden setuju jika Presiden Jokowi mengadakan reshuffle sekarang ini.
“Mayoritas 64,8 perseb setuju jika presiden melakukan perombakan kabinet. Menariknya, jumlah yang setuju ini cukup merata merupakan mayoritas di semua pendukung partai," ujar Burhan, sapaan Burhanuddin Muhtadi.
Di sisi lain, Politikus senior Golkar Agun Gunandjar menyebut indikator melakukan reshuffle kabinet pada saat ini telah terpenuhi.
Saat ini, kepercayaan publik melemah ke pemerintah dan kerja kabinet juga dinilai tidak bagus selama pandemi.
"Indikator dari lemahnya kabinet hari ini, ketika sejumlah menteri yang dipercayakan dalam Covid-19 itu jelas sekali penyerapan anggaran yang rendah, kami lihat tidak ada koordinasi antara kementerian yang baik," ujar Agun dalam diskusi "Reshuffle Kabinet Atau?".
Jika benar-benar melakukan reshuffle, anggota DPR Fraksi Golkar ini menilai, penyusunan menteri baru tidak hanya menyoroti masalah ekonomi.
Agun mengingatkan, masalah lain di luar ekonomi seperti hukum, pendidikan, dan demokrasi tidak selamanya bisa dinomorduakan. Sebab, hal ini bisa menjadi bumerang tersendiri bagi Jokowi.
"Apabila masalah politik, hukum, pendidikan, selama ini selalu dinomorduakan ini bisa jadi umpan balik yang memukul ekonomi saat ini. Bahkan kepercayaan publik bisa melorot. Kami nyatakan, masalah-masalah politik, demokrasi, harus dikedepankan," tutup Agun. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan