Pandangan ini dikemukakan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilihan Untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, menanggapi pernyataan anggota komisioner KPU Ida Budhiati yang menyebut adanya pembangkangan oleh pihak Kesekjenan KPU jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi partai politik kontestan Pemilu 2014 menjadi terlambat.
"Posisi anggota KPU kan sebagai pimpinan atas keseluruhan kesekretariatan KPU. Lagian kondisi kekurangharmonisan antara pimpinan KPU dengan sekretariat memang indikasinya sudah lama terjadi," kata Yusfitriadi, Minggu, (11/11).
Menurutnya, pernyataan 'pembangkangan' seharusnya jangan sampai dikemukakan kepada publik. Karena selain tidak akan menyelesaikan masalah, juga akan memperuncing jarak antara komisioner dengan kesekjenan KPU.
"Pendekatan kultural yang dijadikan pola hubungan tidak selalu melalui hubungan formal. Karena tidak akan menyelesaikan masalah," ujarnya.
Untuk itu ia menyarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera ikut menyelesaikan masalah ini. Namun tentunya penjelasan dari komisioner maupun kesekjenan KPU tetap perlu didengar terlebih dahulu.
"Jangan-jangan memang kondisi komisionernya yang menimbulkan reaksi dari orang-orang kesekretariatan. Sehingga muncul pernyataan pembangkangan," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kandidat Cagub, Effendi Simbolon Bayangi RE Nainggolan
Redaktur : Tim Redaksi