jpnn.com - JAKARTA -- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendukung rencana pencabutan 3.966 izin usaha pertambangan yang diduga bermasalah karena tidak memenuhi syarat clean and clear.
"Bagus dong," kata Sudirman di markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/5). Dia katakana, saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari para gubernur dan bupati.
BACA JUGA: BTN Siapkan Rp 8,6 Miliar untuk Nasabah
Setelah laporan terkumpul, Sudirman baru akan menentukan langkah ke depan. "Kalau tidak ada syarat-syarat yang dipenuhi, pasti dicabut," katanya.
Menurutnya, memang harua ada deadline untuk mencabut izin bermasalah. Sudirman menargetkan awal 2017 semua permasalahan sudah selesai. "Karena Indonesia membutuhkan struktur industri yang sehat," ujarnya.
BACA JUGA: Butuh Kebijakan Khusus untuk Properti Menengah ke Bawah
Lebih lanjut, Sudirman berharap KPK juga ikut mengawal proses ini. Sebab, tidak mudah menyelesaikan masalah perizinan itu. "Tapi, dengan supervisi dan pengawalan KPK, kami yakin pada waktunya akan bisa diselesaikan," katanya.
Sudirman hadir di KPK sekitar pukul 10.00. Menurut dia, kehadirannya ialah memenuhi undangan KPK dalam rangka meningkatkan koordinasi.
BACA JUGA: Bank Permata Bidik Rp 5,5 Triliun
"Selama ini KPK sangat mendukung Kementerian ESDM melakukan penataan-penataan di semua subsektor," katanya.
Seperti diketahui, saat koordinasi, supervisi dan monitoring yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu, ditemukan 3.966 IUP bermasalah. Bahkan, 874 IUP sudah dicabut. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Puasa, Harga Sembako Mulai Bikin Kening Berkerut
Redaktur : Tim Redaksi