jpnn.com, JAKARTA - Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said menilai pernyataan politis petinggi Partai Demokrat menjadi angin segar bagi demokrasi Indonesia.
Pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai mewakili kerisauan yang dirasakan sebagian masyarakat.
BACA JUGA: Sudirman Said jadi Komisaris Utama Transjakarta, PSI: Rekam Jejak Beliau Tidak Diragukan
AHY dan SBY menyampaikan pesan kuat dan harapan agar penyelenggara pemilu, aparat negara dan pemerintah bisa menjaga netralitas.
"Baik TNI, BIN, Polri, dan KPK. Lembaga negara dan penegak hukum jangan jadi alat politik,” tutur Sudirman, di Jakarta, Sabtu (14/1).
BACA JUGA: Profil Sudirman Said, Akrab dengan Anies Baswedan, Punya Pengalaman Pahit dengan Jokowi
Sebelumnya, AHY dan SBY mengimbau penyelenggara pemilu, pemerintah, dan penegak hukum mampu melindungi kedaulatan rakyat sebagai pemilik suara dalam iklim demokrasi.
Pesan dari Presiden SBY meminta agar pemerintah tidak mencampuri terlalu jauh kontestasi Pemilu 2024.
BACA JUGA: Sudirman Said Diangkat Anies jadi Komisaris Utama Transjakarta, Selamat Datang dan Bertugas
"Mengapa? Karena sudah sepatutnya partai politik itu menjadi penyuara aspirasi publik,” ujar Sudirman.
Sudirman mengingatkan pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat. Pasalnya, ada beragam praktik yang mengarah pada upaya menodai kredibilitas Pemilu 2024 mulai bermunculan.
“Seperti diberitakan bahwa mulai datang sekelompok masyarakat yang melaporkan ke DPR dalam rapat dengar pendapat bahwa ada potensi dan risiko kecurangan yang dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilu. Hal itu (laporan) yang sangat baik dan harus dihidupkan,” katanya.
Sudirman menuturkan masyarakat merindukan suara-suara seperti yang dikatakan AHY dan SBY.
Menurutnya, safari politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang akan segera menyelesaikan tugasnya seyogyanya tidak dilanjutkan.
Jangan ada kesan Presiden mendorong atau membuka pintu bagi calon tertentu, dan menutup pintu bagi calon yang lain.
Hal ini menciderai demokrasi.
"Ada ucapan, tindakan, dan gesture politik dari kepala negara kita yang dibaca seolah-olah mengendorse calon tertentu, dan tidak memberi ruang kepada calon yang lain. Ini membangun persepsi seolah ada keberpihakan. Ini suatu praktik yang tidak baik untuk demokrasi,” ucapnya.
Dia berharap semua partai politik menyerukan netralitas lembaga penegak hukum dan lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ibarat suatu turnamen sepak bola, kata dia, sangat wajar bila semua kesebelasan menuntut penyelenggara dan para wasit berlaku fair, menjaga netralitas, dan membangun sportivitas.
"Bila ini terjadi, maka hasil apa pun yang diperoleh pemilu yang adil dan kredibel, akan diterima oleh rakyat dengan tenang,” kata Sudirman.
Sudirman menegaskan masyarakat sipil ingin merasakan iklim demokrasi yang indah, berdaulat, dan adil.
"Pemerintah wajib mewujudkan hal tersebut dengan cara menjaga netralitas," tegas Sudirman. (mcr10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul