jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
Setidaknya, kata dia, pemerintah perlu memastikan bahwa penanganan persoalan di Papua tidak memunculkan korban jiwa.
BACA JUGA: Kronologi TNI-Polri Tembak Mati Anggota KKB, Sempat Ada Perlawanan, Tak Ada Ampun
Hal itu diungkapkan Sukamta menyoroti tragedi gugurnya prajurit TNI Prada Ginanjar Arianda saat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Dalam catatan Sukamta, peristiwa tewasnya TNI di Bumi Cendrawasih bukan sekali ini saja terjadi pada tahun ini. Sejak Januari sudah empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders dinyatakan gugur.
BACA JUGA: Irjen Arman Depari Sebut Nama Alex Yang, Tak Lama Lagi Dijemput
"Kehilangan satu nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya. Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua, sehingga tidak ada lagi korban jiwa," kata Sukamta dalam keterangan resmi kepada jpnn.com, Rabu (17/2).
Menurut Sukamta, persoalan di Papua harus diselesaikan secara komprehensif. Yakni terkait ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi, dan ketertinggalan.
BACA JUGA: Detik-detik Penangkapan Buronan Markus Suryawan, Tangannya Langsung Diborgol
"Sehebat apa pun pendekatan keamanan, kalau pemerintah tidak bisa hadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyaraat Papua, pasti akan jadi potensi gejolak," ujar dia.
"Selama ini sumber daya alam Papua disedot perusahan-perusahaan besar, tapi masyarakat kebanyakan masih hidup miskin dan terbelakang, ini jelas ketidakadilan yang nyata. Tugas pemerintah melindungi rakyat, bukan malah lindungi korporat. Ini yang semestinya segera diatasi pemerintah," beber legislator asal Yogyakarta ini.
Di sisi lain, dia menilai, saat ini pemerintah tampak lembek dalam menangani KKSB. Hal ini yang menyebabkan situasi instabilitas keamanan berlarut-larut di Papua.
"Sementara duhulu ada persoalan gangguan keamanan di Aceh bisa terselesaikan dengan baik, juga ancaman beberapa kelompok teroris seperti kelompok Santoso di Poso bisa ditangani dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan POLRI. Jadi rasanya aneh kalau pemerintah saat ini seakan tidak ada konsep untuk hadapi KKSB secara tuntas," ujar wakil ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan