jpnn.com, DEPOK - Sukarelawan pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Depok Pradi Supriatna dan Afifah Alia, Aliansi Pradi Afifah (Alipfah) dan Gerakan Arus Bawah (Gerabah) meminta Pemkot Depok tidak membawa penanganan wabah Covid-19 ke ranah politik.
Permintaan dua sukarelawan besar di Kota Depok ini terkait pernyataan Pemkot Depok yang menyatakan bahwa salah satu ASN Organisasi Perangkat Daerah (OPD) positif Covid-19, berdasarkan hasil swab test di salah satu rumah sakit Depok.
BACA JUGA: Depok Siap Gelar Pilkada di Tengah Pandemi
Namun, setelah menjalani swab test mandiri di RS Bhayangkara Brimob Kelapa Dua, hasilnya negatif.
"Informasinya, setelah memegang hasil swab test dari RS Brimob, setelah itu hasil yang menyatakan positif diralat oleh pimpinannya langsung," kata Koordinator Relawan Aliansi Alipfah, Usman Balau, Kamis (17/9).
BACA JUGA: Seandainya Iwan Fals Maju di Pilkada Kota Depok...
Ia pun menyesalkan kenapa data hasil swab test hanya diinformasikan menggunakan screenshot Excel bukan hasil resmi dari rumah sakit yang bersangkutan dan disertai surat hasil pemeriksaan berikut tandatangan dokter yang memeriksa dibubuhi stempel rumah sakit tersebut.
"Kemudian, yang bisa menyatakan positif atau tidaknya dari dokter yang memeriksa," katanya.
Selain itu, Usman Balau pun menyesalkan data pasien Covid-19 dengan mudah menyebar di lingkungan Pemkot Depok.
Menurutnya, hal ini berbenturan dengan aturan perundang-undangan dan bisa dibawa ke ranah hukum.
"Ini pun harus diusut tuntas. Saya mencium ada aroma politis di sini, mudah-mudahan prasangka saya salah. Tapi, jangan karena orang tuanya berbeda dukungan di Pilkada, dibuat skenario seperti ini," katanya.
Pemkot Depok sendiri, sambung Usman, harus fokus untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Jangan sampai ada oknum yang membawa ke ranah politik.
"Bagaimana Depok mau masuk zona hijau lagi, orang sehat dibilang positif karena kepentingan politik," pungkas Usman.
Sementara, Koordinator Gerabah, Edmon Johan menambahkan, data pasien Covid-19 tidak bisa sembarangan disebar ke publik.
Selain diatur Undang-undang, juga dikhawatirkan dapat membunuh karakter pasien tersebut.
"Tidak boleh data pasien disebar ke publik. Ini menimbulkan efek psikologis yang tidak baik untuk si pasien dan keluarga," kata Edmon.
Ia pun berharap agar Pemkot Depok lebih meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan penanggulangan Covid-19 dapat berjalan baik serta Depok kembali ke zona hijau.
"Jangan sampai ada oknum yang membawa-bawa ke ranah politik karena sebentar lagi akan ada Pilkada. ASN tidak boleh terlibat politik praktis, mereka harus netral. Hanya di bilik suara saja mereka menentukan pilihan," tegas Edmon.
Sebab, Edmon kembali menegaskan, dalam PKPU, ASN tidak boleh terlibat politik praktis. Sehingga, jika mengetahui ada ASN, baik kepala dinas, camat, lurah dan staf kedapatan berpolitik, pihaknya tidak segan-segan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negeri (KASN).
"Kami akan laporkan ke KSAN berikut buktinya. ASN harus netral dan menjaga kondusivitas selama pelaksanaan Pilkada," tandasnya.
Seperti diketahui, Kota Depok akan menggelar Pilkada pada tahun ini. Dua pasangan calon akan bertarung, yakni wali kota petahana Mohammad Idris berpasangan dengan calon wakil wali kota Imam Budi Hartono. Keduanya diusung PKS, PPP dan Demokrat.
Pasangan calon wali kota Pradi Supriatna berduet dengan calon wakil wali kota Afifah Alia. Pradi Supriatna saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok.
Pradi-Afifah diusung Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PAN dan PSI. (rhs/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti