jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai seruan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, agar kader partainya hadir pada Reuni 212, menguatkan dugaan bahwa kegiatan yang bakal digelar di Monas itu bermuatan politis.
"Saya kira dugaan-dugaan tersebut (reuni bermuatan politis) sulit untuk dihilangkan. Apalagi kalau sampai menghadirkan kader partai," ujar Ujang kepada JPNN, Sabtu (1/12).
BACA JUGA: Gus Sholah Tegaskan Tak akan Hadir di Reuni 212
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga menyebut, alasan waktu pelaksanaan memperkuat opini kegiatan yang digelar alumni 212 bermuatan politis.
"Sekarang ini kan tahun politik, jadi sulit untuk tidak mengaitkannya dengan kepentingan politik," ucapnya.
BACA JUGA: Para Pendeta pun Pengin Ikut Reuni 212
Apalagi, kata pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini kemudian, sejumlah petinggi alumni 212 diketahui bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.
Antara lain, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212 Slamet Maarif, menjabat Wakil Ketua BPN. Kemudian, anggota Dewan Penasehat Koperasi Syariah 212 Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, menjabat Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN.
BACA JUGA: Ini Keuntungan Jokowi Datang ke Reuni 212
Nama lain, Ketua Umum GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak, menempati posisi anggota Dewan Pengarah BPN.
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman menyerukan agar kader partainya hadir pada acara reuni 212. Sohibul mengatakan hal tersebut di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta, Selasa (28/11).
"Sesuai keputusan DPTP, kader PKS diminta hadir menyukseskan reuni 212. Tapi diminta tidak menggunakan atribut partai dalam bentuk apa pun demi menjaga kebersamaan dan menghindari tuduhan yang tidak perlu yang akan merusak tujuan acara," kata Sohibul.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Perlu Mewaspadai Kampanye Terselubung di Reuni 212
Redaktur & Reporter : Ken Girsang