Sultan: Pemberdayaan Kawasan Maritim Harus Kedepankan Prinsip Keadilan

Sabtu, 29 Agustus 2020 – 02:30 WIB
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (tengah) saat berbicara dalam Diskusi Empat Pilar bertema ‘Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Pesisir’ di Media Center MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (28/8). Foto: Humas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan Indonesia sebagai negara maritim sangat dikenal harum di mata dunia. Bukti-bukti kedaulatan Indonesia di mata dunia tersebut terdapat pada pengakuan dunia terhadap jalur-jalur laut Indonesia dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

“Selain menjadi satu pengakuan dunia, ALKI juga berperan dan menjadi bagian dari negosiasi serta posisi tawar tingkat dunia,” kata Sultan saat menjadi pembicara dalam acara Diskusi Empat Pilar bertema ‘Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Pesisir’ kerja sama Biro Humas MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center MPR/DPR RI, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2020).

BACA JUGA: Gus Jazil: Maksimalkan Potensi Maritim Indonesia Demi Kesejahteraan Rakyat

Hadir juga sebagai pembicara Wakil Ketua MPR RI Dr. Jazilul Fawaid, Anggota MPR RI/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Dedi Mulyadi yang hadir secara virtual serta Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP RI Muhammad Yusuf.

BACA JUGA: Sultan Najamudin Keluhkan Kinerja Menteri Perdagangan

Lebih lanjut, Sultan mengatakan posisi Indonesia yang strategis, mesti menjadi salah satu pijakan besar untuk mengupayakan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. 

Dalam memberdayakan kawasan maritim yakni kepulauan, laut dan pesisir Indonesia, menurut Sultan, mesti mengedepankan beberapa prinsip yakni keadilan, gotong royong, kerakyatan dan kedaulatan.

BACA JUGA: Panglima Putuskan Mutasi 62 Pati TNI Termasuk Danjen Kopassus, Nih Daftar Namanya

“Negara harus hadir dan memastikan bahwa masyarakat di kepulauan dan pesisir serta daerah terluar itu mesti mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat Indonesia yang ada di daratan sesuai dengan empat prinsip tersebut dalam bentuk kebijakan serta regulasi,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi melihat pengelolaan maritim Indonesia juga mesti diperhatikan dari sisi budaya.

“Pengelolaan alam mesti berhadapan dengan bagaimana perilaku kita kepada alam. Ketika gunung dibabat sembarangan, sampah dibuang sembarangan  maka alirannya itu akan mengarah ke sungai, ujung-ujungnya mengalir ke laut. Ketika laut tercemar maka akan berdampak buruk buat masyarakat di pesisir,” katanya.

Kawasan laut dan ekosistemnya, lanjut Dedi, harus dijaga dan dirawat secara bersama dengan berbagai cara yakni, dengan kesadaran dan dengan regulasi yang memadai serta  undang-undang yang cukup diantaranya tidak lagi eksploitasi bibir pantai mulai pasir sampai mangrove-nya dan tidak boleh lagi ada eksploitasi laut secara berlebihan yang menimbulkan kerusakan dalam jangka panjang.(fri/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler