jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoesia (DPD RI) Sultan B Najamudin menilai produk perkebunan kelapa sawit Indonesia berpeluang menjadi soft power Indonesia dalam peta geopolitik global.
Hal ini disampaikan Sultan sebagai bentuk dukungannya terhadap program swasembada pangan dan energi pemerintah saat ini.
BACA JUGA: Warga Mukomuko Ditemukan Meninggal di Kebun Kelapa Sawit, Diduga Dimangsa Harimau
“Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik presiden Prabowo selama dua bulan pertama pemerintahannya. Sawit bisa menjadi menaikan posisi tawar Indonesia, di samping karena kapasitas kepemimpinan dan kemampuan diplomasi presiden Prabowo,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (8/1/2025).
Oleh karena itu, mantan wakil gubernur Bengkulu itu menyatakan sangat mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah.
BACA JUGA: Pelaku Usaha Harapkan Prabowo Bentuk Badan Otoritas Sawit
Dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara.
“Pemerintah perlu didukung secara sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional. Khususnya pada sektor pangan dan energi yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit,” tegas Sultan.
BACA JUGA: Indonesia Diterima Jadi Anggota BRICS, Sultan Apresiasi Kinerja Diplomatik Presiden Prabowo
Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan.
Saat ini, semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.
“Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan price maker produk olahan kelapa sawit di dunia,” ujar Sultan.
Pasar CPO global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.
"Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Kami percaya Pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap resiko atas setiap program yang dianggap penting dan strategis bagi ketahanan nasional,” ujar Sultan.
Pada bagian akhir, Sultan mengatakan intinya dari dari parlemen sangat mendukung program ketahanan pangan d energi pemerintah Prabowo meskipun banyak anggota DPD RI yang mempertanyakan rencana pembukaan lahan 20 JT HA oleh MENHUT.
“Kami berkewajiban memberi masukan agar rencana pembukaan lahan baru tersebut di kalkulasi kembali dan yang paling penting pembukaan lahan baru harus memperhatikan dampak agar kondisi tetap terjaga,” ujar Sultan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari